Pemerintah Indonesia menjadikan peningkatan keselamatan navigasi pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura (Straits of Malacca and Singapore/SOMS) sebagai salah satu agenda utama dalam pertemuan The 46th Tripartie Technical Experts Group (TTEG). Forum yang diselenggarakan Malacca Straits Council (MSC) itu berlangsung selama dua hari, pada 2–3 Agustus 2023 di Singapura, dan melibatkan tiga negara pesisir: Indonesia, Singapura, serta Malaysia.
Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Budi Mantoro, yang memimpin delegasi Indonesia, menyampaikan bahwa pertemuan membahas sejumlah agenda, termasuk pertukaran informasi mengenai kemajuan mekanisme kerja sama dan pelaporan perkembangannya.
Menurut Capt. Budi, Indonesia memberikan masukan dalam finalisasi beberapa proyek. Di antaranya proyek 14 yang merupakan inisiatif baru terkait pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk Aids to Navigation Virtual di SOMS, serta proyek 15 mengenai pengembangan SOP untuk penanganan insiden kontainer jatuh di wilayah tersebut.
Selain itu, forum juga membahas rencana revisi sistem rute kapal dan sistem pelaporan kapal. Pembahasan turut mencakup kelanjutan proyek 13 yang diinisiasi MSC dan akan dibahas kembali dalam perpanjangan TTEG atau bagian kedua pertemuan TTEG ke-46 pada Januari atau Februari 2024.
Capt. Budi menekankan bahwa SOMS merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis dan penting di dunia. Namun, volume lalu lintas yang besar, panjangnya jalur, serta karakteristik geografis kawasan disebut menjadi tantangan berkelanjutan bagi tiga negara pesisir dalam memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam pengelolaan selat tersebut telah berjalan sejak kesepakatan pada 1977 yang mengarah pada pembentukan TTEG. Menurutnya, selama hampir lima dekade, TTEG menjadi platform koordinasi untuk menjaga keselamatan, kebersihan, dan keamanan pelayaran di wilayah itu.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak turut membahas inisiatif rencana perubahan sistem pelaporan kapal wajib yang ada, penyesuaian sistem rute kapal, serta penjajakan peningkatan pelayanan pemanduan di SOMS untuk memperkuat keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut.
Capt. Budi menambahkan, komitmen yang dicapai tidak hanya ditujukan bagi tiga negara pesisir, tetapi juga melibatkan organisasi internasional, negara pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menegaskan bahwa menjaga SOMS merupakan tanggung jawab internasional dan tidak dapat hanya dibebankan kepada negara pesisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UNCLOS.
Di akhir pernyataannya, Capt. Budi menyampaikan apresiasi kepada Singapura sebagai tuan rumah serta seluruh delegasi dan pengamat yang hadir, termasuk dari Malaysia, IMO, negara pengguna, dan organisasi internasional yang terlibat dalam kerja sama di Selat Malaka dan Selat Singapura. Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menjaga SOMS tetap terbuka, aman, dan bersih bagi perdagangan internasional.
