Bojonegoro — Peluncuran Kalender Event Bojonegoro 2026 menuai kritik dari DPRD Bojonegoro. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menilai dokumen tersebut belum menunjukkan arah strategis pembangunan daerah dan cenderung hanya memuat daftar kegiatan rutin perangkat daerah.
Ahmad Supriyanto bahkan memilih tidak menghadiri acara peluncuran kalender event itu. Ia menyebut keputusannya sebagai bentuk protes terhadap konsep yang dinilai belum matang.
Menurutnya, sejumlah kegiatan yang tercantum lebih menyerupai agenda dinas tahunan, seperti lomba Peraturan Baris-Berbaris (PBB), sapa bupati, peringatan Hari Anak Nasional, Pekan Olahraga Kabupaten, hingga Pekan Olahraga Pelajar. Ia menilai daftar tersebut belum menggambarkan strategi besar untuk mendorong ekonomi maupun pariwisata daerah.
“Kalau kita lihat, ini seperti kalender biasa. Hanya kumpulan agenda dinas, bukan strategi besar untuk mendorong ekonomi atau pariwisata,” kata Ahmad Supriyanto.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa kurasi dan arah yang jelas, kalender event berpotensi menjadi sekadar daftar kegiatan tanpa target dampak yang terukur. Dalam pandangannya, kondisi itu dapat memunculkan kesan bahwa kalender event hanya menjadi sarana pembagian anggaran antar dinas.
“Kalau seperti ini, kesannya hanya membagi anggaran. Sementara dampaknya ke masyarakat tidak terasa,” ujarnya.
Ahmad Supriyanto menegaskan, setiap event seharusnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, misalnya mampu menggerakkan ekonomi, meningkatkan kunjungan, atau memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jika tidak, kegiatan berisiko berujung menjadi seremoni tahunan.
Selain soal substansi kegiatan, ia menilai kalender event 2026 belum selaras dengan visi kepala daerah. Menurutnya, bupati telah menekankan agar setiap event berdampak ekonomi, memperkuat identitas daerah, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor. Namun arah tersebut dinilai belum tercermin dalam kalender yang diluncurkan.
“Visinya sudah jelas, tapi belum terlihat di implementasi,” katanya.
Ia menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam peluncuran sebagai sikap politik agar tidak dimaknai sebagai persetujuan atas konsep yang menurutnya belum siap. “Saya tidak hadir karena ini bentuk sikap. Kita ingin perbaikan, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Dalam kritiknya, Ahmad Supriyanto juga menyinggung Banyuwangi sebagai contoh daerah yang dinilai berhasil mengelola event secara lebih strategis. Ia menyebut Banyuwangi mampu menciptakan dampak besar tanpa mengandalkan anggaran pariwisata yang besar, karena fokus, terarah, dan konsisten.
“Banyuwangi tidak mengandalkan anggaran besar. Mereka fokus, terarah, dan konsisten,” ujarnya.
Komisi C DPRD Bojonegoro, kata dia, mendorong pemerintah daerah menata ulang Kalender Event 2026 agar lebih berdampak. Usulan yang disampaikan antara lain menetapkan event utama setiap bulan sebagai anchor event, mencoret kegiatan yang dinilai tidak berdampak ekonomi atau pariwisata dari kalender utama, memfokuskan event untuk mendorong UMKM dan memperkuat identitas lokal, serta menyusun jadwal agar merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di bulan tertentu.
Ahmad Supriyanto menilai kalender event seharusnya menjadi instrumen kebijakan, bukan sekadar dokumen tahunan. Ia mengingatkan, tanpa perencanaan yang serius dan terukur, kalender event berisiko menjadi rutinitas administratif. Sebaliknya, jika disusun dengan strategi yang jelas, kalender event dapat menjadi penggerak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
