BERITA TERKINI
Lebih dari 10.000 Warga Jepang Berdemonstrasi di Tokyo, Tolak Revisi Pasal 9 dan Penguatan Militer

Lebih dari 10.000 Warga Jepang Berdemonstrasi di Tokyo, Tolak Revisi Pasal 9 dan Penguatan Militer

Lebih dari 10.000 warga Jepang dilaporkan turun ke jalan di Tokyo pada Kamis (19/3) malam untuk memprotes agenda kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dinilai mengarah pada penguatan militer. Aksi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Massa berkumpul di depan Second Members' Office Building, kompleks Gedung DPR Jepang. Mereka membawa poster bertuliskan “No War” dan “Oppose Constitutional Revision”, serta menyerukan agar Jepang mempertahankan konstitusi damai dan menolak langkah pemerintah yang dianggap berpotensi menyeret negara itu ke arah militerisasi.

Konstitusi Jepang yang berlaku sejak 1947 dikenal sebagai konstitusi pasifis. Pasal 9 menyatakan Jepang menolak perang sebagai hak kedaulatan negara dan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Namun, Takaichi bersama sejumlah politisi konservatif telah lama mendorong revisi terhadap Pasal 9. Pernyataan terbaru Takaichi yang menegaskan komitmennya untuk mengubah konstitusi kembali memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Salah satu peserta aksi, Natsuki Mitomi, mengatakan Pasal 9 menjadi fondasi penting yang menjaga Jepang tetap berada di jalur damai selama puluhan tahun. “Pasal ini sangat penting bagi masa depan Jepang. Kami tidak bisa membiarkannya dihapus oleh Takaichi,” ujarnya kepada wartawan.

Kekhawatiran publik juga meningkat seiring percepatan penguatan kemampuan militer. Kementerian Pertahanan Jepang diketahui mengirimkan peluncur rudal serta peralatan lain untuk sistem rudal Type 12 yang telah ditingkatkan ke kamp Pasukan Bela Diri Darat di Prefektur Kumamoto tanpa penjelasan publik sebelumnya.

Pihak kementerian menyatakan sistem tersebut akan resmi ditempatkan di pangkalan itu pada 31 Maret. Seorang demonstran lain bernama Ryoko mengaku cemas karena Kumamoto merupakan kampung halaman keluarganya. “Pemerintah sangat tidak bertanggung jawab jika menempatkan rudal tanpa mendengar suara warga atau mengadakan penjelasan terlebih dahulu,” katanya.