Isu “loss and damage” atau kehilangan dan kerusakan kian menonjol dalam negosiasi iklim global seiring meningkatnya dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung masyarakat, terutama di negara-negara yang paling rentan terhadap bencana iklim. Konsep ini menjadi salah satu pokok perdebatan dalam diskusi mengenai keadilan iklim.
Secara umum, “loss and damage” merujuk pada dampak perubahan iklim yang tidak dapat dicegah atau dipulihkan sepenuhnya melalui upaya mitigasi maupun adaptasi. Dampaknya mencakup kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, hingga konsekuensi sosial dan budaya yang muncul setelah bencana terkait iklim.
Para pakar menjelaskan, kehilangan dan kerusakan terjadi ketika dampak perubahan iklim melampaui kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Dalam situasi ini, negara-negara yang kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca relatif kecil kerap menjadi pihak yang paling terdampak.
Menurut laporan yang disampaikan dalam forum iklim internasional di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), isu ini semakin mendapat perhatian dalam perundingan global karena berkaitan erat dengan tuntutan keadilan bagi negara berkembang serta negara kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim.
Para ahli juga menekankan bahwa “loss and damage” tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara finansial. Ada pula kerugian non-ekonomi, seperti hilangnya identitas budaya, perpindahan penduduk, serta kerusakan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Sejumlah organisasi lingkungan menilai negara-negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membantu negara rentan menghadapi dampak perubahan iklim. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa negara industri secara historis menyumbang sebagian besar emisi karbon global.
“Negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim sering kali menanggung dampak yang paling berat. Oleh karena itu, mekanisme pendanaan untuk loss and damage menjadi bagian penting dari keadilan iklim,” kata seorang analis kebijakan dari Global Landscapes Forum dalam kajian mengenai isu tersebut.
Perhitungan kerugian akibat perubahan iklim dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari estimasi kerusakan infrastruktur, biaya pemulihan ekonomi, hingga dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, para peneliti mengakui banyak dampak yang sulit dinilai secara finansial, seperti hilangnya ekosistem atau tradisi masyarakat yang terancam punah akibat bencana iklim.
Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional mendorong pembentukan mekanisme pendanaan khusus untuk membantu negara-negara yang mengalami dampak paling berat. Pendanaan ini diharapkan dapat mendukung proses pemulihan, pembangunan kembali, serta perlindungan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat perubahan iklim.
Para pemimpin dunia juga terus didesak memperkuat komitmen dukungan finansial bagi negara rentan. Pengamat menilai, tanpa mekanisme pendanaan yang jelas, negara-negara yang paling terdampak akan menghadapi kesulitan besar untuk pulih dari kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis iklim.
Ke depan, isu kehilangan dan kerusakan diperkirakan tetap menjadi agenda penting dalam perundingan iklim global. Para pakar menilai mitigasi dan adaptasi harus terus diperkuat, namun dunia juga perlu menyiapkan mekanisme solidaritas internasional untuk membantu masyarakat yang sudah merasakan dampak perubahan iklim secara langsung.
