Pemerintah menggratiskan biaya pencatatan hak cipta dan hak terkait untuk karya lagu atau musik mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan disampaikan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum. Dengan aturan tersebut, tarif yang sebelumnya Rp200.000 menjadi Rp0.
DJKI menegaskan proses pencatatan dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan daring menggunakan akun DJKI, tanpa perantara. Kebijakan ini juga disebut berkaitan dengan upaya penguatan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) sebagai basis tata kelola royalti yang dinilai lebih adil dan transparan.
Langkah penggratisan biaya ini dinilai menjadi peluang bagi pelaku UMKM kreatif di sektor musik—mulai dari musisi independen, produser rekaman rumahan, hingga pencipta lagu lepas—untuk menertibkan pencatatan karya. DJKI memperkirakan ada sekitar 7 juta karya lagu/musik di Indonesia, namun baru sekitar 26 ribu yang tercatat di PDLM. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak karya yang belum tercatat dan berpotensi menghadapi persoalan perlindungan hukum maupun klaim royalti di kemudian hari.
Pencatatan hak cipta dipandang penting karena sertifikat pencatatan dapat menjadi bukti hukum kepemilikan atas notasi, melodi, dan/atau lirik. Tanpa bukti tersebut, pembuktian klaim atas royalti dari berbagai pemanfaatan komersial—seperti platform streaming, karaoke, radio, dan penggunaan lain—dapat menjadi lebih sulit apabila terjadi sengketa.
Selain sebagai bukti kepemilikan, data yang dimasukkan dalam pencatatan akan terintegrasi dengan PDLM. Basis data ini disebut menjadi rujukan bagi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam distribusi royalti. Karena itu, kelengkapan dan akurasi data pencatatan dinilai berpengaruh terhadap peluang royalti tersalurkan sesuai pemilik hak.
Sebelum mengajukan pencatatan, pemohon disarankan menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan. Berdasarkan metadata layanan DJKI, informasi yang perlu dilengkapi mencakup judul lagu (termasuk judul alternatif jika ada), nama pencipta notasi dan/atau melodi serta pencipta lirik, nama penerima manfaat (pemegang hak ekonomi), klaim kepemilikan atas notasi/melodi dan lirik, tahun fiksasi atau tahun pertama kali karya dibuat/direkam, nama penerbit musik (jika ada), nama LMK (bila sudah tergabung), serta kode International Standard Musical Work Code (ISWC) jika karya telah memilikinya.
Bagi pemohon yang baru pertama kali melakukan pencatatan, kolom seperti ISWC atau LMK dapat dikosongkan terlebih dahulu. DJKI menekankan hal yang perlu dipastikan sejak awal adalah kejelasan pihak-pihak yang menjadi pencipta dan pemegang hak, terutama untuk karya kolaboratif.
Adapun alur pencatatan dilakukan melalui portal DJKI. Pemohon perlu membuat akun dengan data diri dan email aktif, masuk ke akun permohonan, lalu memilih menu pencatatan yang sesuai: Hak Cipta Lagu & Musik atau Hak Terkait Lagu & Musik. Setelah itu, pemohon memilih permohonan baru, mengisi formulir sesuai data yang disiapkan, mengunggah lampiran pendukung seperti notasi/lirik dalam format dokumen atau file rekaman bila diperlukan, kemudian melakukan pembayaran dengan nominal Rp0 sesuai PP Nomor 30 Tahun 2026. Setelah permohonan disetujui sistem, pemohon dapat mengunduh surat pencatatan.
DJKI juga mengingatkan adanya perbedaan antara hak cipta dan hak terkait, meski alur pengajuannya serupa dan tersedia pada menu yang berbeda. Hak cipta melekat pada pencipta lagu, seperti komposer dan penulis lirik, sedangkan hak terkait melekat pada pelaku pertunjukan (misalnya penyanyi dan musisi) serta produser rekaman. Jika seseorang memiliki lebih dari satu peran dalam karya yang sama, pengajuan pencatatan untuk kedua jenis hak tersebut dapat dilakukan secara terpisah.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala tetap berpotensi muncul. Salah satunya adalah kesalahan pengisian data pencipta, khususnya pada karya kolaboratif. Karena itu, pembagian kepemilikan disarankan disepakati lebih dulu sebelum pengajuan. Kendala lain adalah ketidaksesuaian format lampiran yang diunggah, sehingga pemohon perlu memastikan dokumen notasi atau lirik mudah dibaca sistem dan file rekaman menyesuaikan ketentuan kapasitas unggah portal.
Dengan penggratisan biaya pencatatan, pemerintah membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kreatif skala kecil untuk mengelola aset kekayaan intelektualnya. Selain memperkuat perlindungan kepemilikan, langkah ini juga ditujukan untuk memperkaya basis data nasional yang menjadi rujukan dalam distribusi royalti musik.
