Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Blitar memunculkan perhatian publik terhadap keberadaan ruang literasi di lingkungan pendidikan. Perpustakaan SDN Tlogo 2 menjadi sorotan setelah disebut terdampak pembangunan fasilitas koperasi tersebut, sekaligus membuka kembali perbincangan mengenai cara negara menentukan arah dan prioritas pembangunan.
Program Koperasi Desa Merah Putih diarahkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, pemerintah berharap desa memiliki pusat kegiatan ekonomi yang dapat memperkuat usaha bersama, memperbaiki rantai distribusi, serta membuka peluang kesejahteraan bagi warga.
Gagasan koperasi sendiri memiliki akar sejarah kuat. Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sejak awal kemerdekaan menempatkan koperasi sebagai fondasi perekonomian rakyat. Bagi Hatta, koperasi bukan semata ruang aktivitas ekonomi, melainkan wadah membangun kemandirian dan demokrasi ekonomi.
Namun, perhatian muncul ketika pembangunan ekonomi berhadapan dengan kebutuhan lain yang juga penting, yakni pembangunan manusia. Kasus perpustakaan sekolah yang terdampak pembangunan fasilitas koperasi menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi tetap membutuhkan fondasi pengetahuan.
Perpustakaan dipandang bukan sekadar ruang penyimpanan buku, melainkan tempat siswa mengenal gagasan baru, memperluas cakrawala berpikir, serta membangun kemampuan memahami persoalan. Kebiasaan membaca disebut sebagai salah satu pintu perubahan, meski prosesnya kerap berlangsung perlahan dan tidak selalu tampak dalam waktu singkat.
Isu ini juga menyinggung tantangan literasi di Indonesia. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, peningkatan tersebut masih berhadapan dengan persoalan pemerataan akses bacaan, kualitas layanan perpustakaan, serta ketersediaan ruang literasi yang layak di berbagai daerah.
Masalah literasi tidak berhenti pada jumlah buku. Ekosistem membaca membutuhkan dukungan lebih luas, mulai dari fasilitas memadai, pengelolaan yang baik, kegiatan literasi berkelanjutan, hingga kebijakan yang menempatkan pengetahuan sebagai bagian penting dari pembangunan.
Dalam konteks itu, ekonomi dan literasi dinilai tidak semestinya diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling berebut ruang. Keduanya justru saling menguatkan. Koperasi membutuhkan orang-orang yang mampu memahami aturan, mengelola organisasi, mengambil keputusan, dan melakukan pengawasan secara kritis—kemampuan yang bertumbuh melalui pendidikan dan pengetahuan.
Sejarah koperasi juga menunjukkan ekonomi rakyat tidak berkembang hanya karena modal, tetapi memerlukan kesadaran, pendidikan, dan kemampuan berpikir. Pandangan Hatta tentang koperasi lahir dari keyakinan bahwa rakyat perlu diberdayakan, bukan sekadar disediakan fasilitas ekonomi. Ungkapan Hatta, “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas,” kerap dipahami sebagai penegasan bahwa kemerdekaan juga berarti terbebas dari keterbelakangan pengetahuan.
Pemerintah disebut tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Para calon manajer koperasi mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, kepemimpinan, serta kedisiplinan dalam menjalankan organisasi. Meski penting, pengelolaan koperasi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administratif dan kedisiplinan kerja, melainkan juga membutuhkan budaya berpikir kritis dari anggota dan masyarakat.
Prinsip koperasi sejak awal bertumpu pada demokrasi ekonomi, di mana anggota memiliki ruang berpartisipasi, menyampaikan gagasan, dan menentukan arah organisasi. Nilai tersebut dinilai akan sulit berjalan apabila masyarakat tidak memiliki kebiasaan membaca, memahami informasi, dan menilai persoalan secara rasional. Pemikiran Tan Malaka melalui gagasan dalam Madilog juga disebut menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan logika agar masyarakat tidak mudah menerima sesuatu tanpa memahami dasar dan akibatnya.
Perdebatan mengenai perpustakaan dan pembangunan koperasi di Blitar pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang satu bangunan. Isu tersebut menggambarkan tantangan pembangunan yang lebih besar: bagaimana negara menentukan prioritas ketika berbagai kebutuhan masyarakat sama-sama penting. Pembangunan fisik dapat berlangsung cepat dan mudah terlihat, sementara literasi bekerja melalui proses panjang yang dampaknya tidak selalu bisa segera dipamerkan.
Program Koperasi Desa Merah Putih tetap dipandang sebagai langkah yang perlu didukung untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, penguatan ekonomi dinilai tidak semestinya dilakukan dengan mengorbankan ruang pengetahuan. Koperasi yang kuat bukan hanya membutuhkan gedung, modal, dan pengelola yang disiplin, tetapi juga manusia yang mampu memahami dan mengarahkannya.
Dalam pandangan tersebut, pemerintah dipandang memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada manusia. Tujuan akhir pembangunan bukan sekadar memperbanyak infrastruktur, melainkan membentuk masyarakat yang mampu mengelola, menjaga, dan memberi makna terhadap kemajuan. Koperasi membutuhkan tempat untuk bergerak, sementara literasi memerlukan ruang untuk melahirkan manusia yang kelak menggerakkan koperasi itu sendiri.
