Perubahan arah kebijakan ekonomi global dinilai kian menegaskan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua negara. Sejumlah negara kini lebih terbuka mendahulukan kepentingan nasional, termasuk melalui perlindungan industri dan subsidi untuk sektor strategis.

Dalam konteks itu, muncul sorotan terhadap langkah Indonesia yang dinilai justru semakin giat mengadopsi agenda global, termasuk di sektor industri hasil tembakau. Sorotan tersebut antara lain terkait rencana penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penerapan kemasan rokok polos (plain packaging) dan larangan bahan tambahan, serta rencana Peraturan Menteri Koordinator PMK terkait ambang batas kadar nikotin dan tar.

Pertanyaan yang mengemuka adalah alasan Indonesia mengikuti kebijakan tersebut: apakah kebijakan itu benar-benar lahir dari kebutuhan domestik, atau lebih dipengaruhi dorongan kampanye global yang telah berlangsung lama melalui berbagai organisasi internasional.

Dalam perdebatan ini, Indonesia disebut memiliki karakter yang berbeda dibanding sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Indonesia juga memiliki industri kretek yang tumbuh dari sejarah, budaya, dan struktur ekonomi nasional, serta komoditas tembakau dengan karakter kadar nikotin yang tinggi secara alami.

Di balik industri hasil tembakau, terdapat rantai ekonomi panjang yang melibatkan banyak pihak, mulai dari petani tembakau dan petani cengkeh, buruh linting, sopir angkutan, tenaga penjualan, pedagang kecil, hingga industri percetakan, kemasan, dan pelaku UMKM. Namun, suara kelompok-kelompok tersebut dinilai kerap kalah menonjol dibanding narasi kepatuhan pada standar internasional.

Pengalaman sejumlah negara mengenai penerapan kemasan polos juga dinilai tidak tunggal. Ada negara yang mengklaim kebijakan tersebut membantu menurunkan konsumsi rokok, tetapi terdapat pula laporan yang mengaitkannya dengan persoalan lain, seperti meningkatnya peredaran rokok ilegal, tantangan pengawasan, serta tekanan terhadap industri legal. Karena itu, kebijakan yang diadopsi dari luar dinilai tidak bisa langsung disalin tanpa mempertimbangkan risiko dan kondisi domestik.

Kritik juga diarahkan pada sikap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kemenko PMK, yang dinilai lebih menekankan adopsi rekomendasi global ketimbang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dampak kebijakan. Sejumlah pertanyaan yang dianggap perlu dijawab lebih dulu meliputi dampaknya terhadap ekonomi nasional, terhadap jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini, serta terhadap penerimaan negara.

Kekhawatiran serupa sebelumnya juga pernah disampaikan Kementerian Perindustrian. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Merrijantij Punguan Pintaria, pernah mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin berpotensi menghilangkan nilai ekonomi hingga Rp700 triliun apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan karakter industri hasil tembakau nasional. Angka tersebut disebut dapat diperdebatkan dari sisi metode dan asumsi, namun pesan utamanya dipandang menekankan bahwa setiap regulasi memiliki konsekuensi ekonomi.

Dalam pandangan yang mengemuka, perdebatan kebijakan tembakau kerap menyederhanakan persoalan seolah kesehatan dan ekonomi harus dipertentangkan. Padahal, pembangunan dinilai juga mencakup aspek menjaga lapangan kerja, mempertahankan industri dalam negeri, menjaga penerimaan negara, dan melindungi kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor terkait.

Ekonom Harvard, Dani Rodrik, dikutip menekankan bahwa tidak ada pendekatan pembangunan “satu ukuran untuk semua”. Pemerintah dinilai perlu menjadi perancang kebijakan nasional yang memahami kebutuhan sektor produktif di dalam negeri, berdialog dengan dunia usaha, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan struktur ekonomi negara, alih-alih sekadar menerjemahkan kebijakan global.

Perubahan iklim kebijakan global juga disebut terlihat dari langkah sejumlah negara yang kembali melindungi industrinya dan memberikan subsidi besar, yang dinilai bertentangan dengan resep globalisasi yang selama puluhan tahun dipromosikan. Fenomena ini kerap disebut sebagai de-globalisasi atau slowbalisation, ketika kepentingan nasional kembali menjadi prioritas.

Dalam situasi tersebut, muncul pertanyaan mengapa Indonesia dinilai bergerak ke arah sebaliknya dengan menerima standar global, sementara dampaknya terhadap ekonomi nasional dinilai belum sepenuhnya dipahami. Seruan yang disampaikan adalah agar perumusan kebijakan didasarkan pada kajian menyeluruh yang menghitung manfaat kesehatan sekaligus biaya ekonomi, serta mendengar suara petani, buruh, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah secara seimbang.

Seruan itu juga menekankan bahwa menjadi bagian dari komunitas global tidak berarti menerima seluruh agenda global tanpa kritik. Indonesia dinilai tetap perlu memperhatikan persoalan kesehatan, namun pada saat yang sama diminta tidak mengabaikan nasib jutaan orang yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau. Dalam kerangka tersebut, kebijakan publik ditegaskan seharusnya berangkat dari kebutuhan, realitas, dan kepentingan nasional.

Jakarta, 17 Juli 2026