Jakarta — Sejumlah akademisi dan peneliti menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perlu menjaga fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara. Mereka mengingatkan agar Kementerian Pertahanan tidak terlalu jauh memasuki wilayah kebijakan di luar tugas pokok dan fungsi pertahanan, terutama ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyusun desain keamanan nasional di tengah situasi geopolitik global yang kian tidak stabil.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Heru Susetyo, menekankan bahwa penguatan sektor pertahanan harus tetap berada dalam kerangka negara demokrasi yang menjadikan kontrol sipil sebagai prinsip utama. Menurutnya, desain keamanan nasional tidak boleh dimaknai sebatas penguatan institusi militer.
“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” kata Heru.
Pakar hubungan internasional, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, menilai dinamika geopolitik global memang mendorong banyak negara meningkatkan kapasitas pertahanannya. Namun, ia mengingatkan agar strategi keamanan nasional tetap dirumuskan secara terukur dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
Connie menilai Kementerian Pertahanan seharusnya memusatkan perhatian pada konsolidasi kekuatan militer, pembangunan industri pertahanan, serta perumusan strategi menghadapi ketegangan geopolitik dunia yang semakin kompleks.
Sementara itu, dosen hubungan internasional dan politik luar negeri Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, menilai tantangan keamanan saat ini tidak semata bersifat militer, melainkan juga dipengaruhi perubahan konstelasi politik global dan rivalitas kekuatan besar. Karena itu, ia menilai kebijakan pertahanan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara, bukan melebar ke berbagai sektor kebijakan lain yang berpotensi mengaburkan prioritas utama pertahanan nasional.
Di sisi lain, peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, mengatakan belakangan muncul persepsi di ruang publik bahwa Menteri Pertahanan menjadi “menteri banyak urusan” karena kerap tampil dalam agenda yang tidak selalu berkaitan langsung dengan sektor pertahanan. Ia mengingatkan agar Kementerian Pertahanan tetap bekerja dalam koridor mandat yang diberikan Presiden.
“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional. Ketika ruang geraknya terlalu jauh masuk ke wilayah politik ekonomi atau bisnis, maka muncul pertanyaan publik tentang batas peran dan desain kekuasaan dalam pemerintahan,” ujar Gian.
Pandangan para akademisi dan peneliti itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress pada Rabu, 11 Maret 2026, di Jakarta. Forum tersebut membahas arah politik pertahanan Indonesia di tengah memanasnya geopolitik global, sekaligus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan sektor keamanan, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
