Isu pengusiran dan rencana pembongkaran ruang seni di Balai Pemuda Surabaya mendadak menjadi pembicaraan luas.

Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada soal gedung.

Di sini, publik melihat pertanyaan besar: apakah kota masih menyediakan tempat bagi kebudayaan.

-000-

Isu yang Membuatnya Meledak di Ruang Publik

Protes seniman muncul setelah terbit Surat Peringatan Kesatu dari Disbudporapar pada 25 Maret 2026.

Surat itu meminta pihak terkait membongkar dan mengosongkan area dalam tujuh hari.

Batas waktunya jatuh pada Rabu, 1 April 2026.

Tiga ruang yang disebut ialah Galeri Dewan Kesenian Surabaya, Sanggar Merah Putih, dan Bengkel Muda.

Dalam surat, aktivitas mereka dinilai di luar kegiatan yang diadakan Pemkot Surabaya.

Surat juga menyebut tidak ada hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya.

Bagi banyak orang, frasa “membongkar dan mengosongkan” terasa seperti palu.

Ia menutup percakapan, sebelum percakapan sempat dibuka.

-000-

Tiga Alasan Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Pertama, Balai Pemuda punya bobot sejarah sebagai pusat kesenian sejak 1972.

Ketika ruang yang berumur panjang terancam, publik cenderung merasa kehilangan bahkan sebelum kehilangan terjadi.

Kedua, ada kesan keputusan berjalan tanpa partisipasi bermakna dari pegiat seni.

Ketua DKS, Chrisman Hadi, menilai pendekatan dialogis ditinggalkan.

Ketiga, ini menyentuh pengalaman sehari-hari warga kota tentang ruang publik.

Ruang seni bukan hanya milik komunitas, tetapi menjadi simbol apakah kota ramah bagi ekspresi.

-000-

Balai Pemuda sebagai Ruang, Simpul, dan Ingatan

Chrisman menyebut Galeri DKS bukan sekadar fasilitas milik pemerintah.

Ia memandangnya sebagai milik warga kota secara kultural.

Kalimat itu penting, karena mengubah definisi kepemilikan.

Di situ, “milik” bukan hanya soal sertifikat, melainkan soal ingatan kolektif dan kerja bersama.

Balai Pemuda, dalam narasi para seniman, adalah urat nadi pergaulan.

Ia menjadi tempat bertemu, berdebat, berlatih, memamerkan, dan merawat regenerasi.

Jika simpul itu diputus, yang hilang bukan cuma ruang fisik.

Yang retak adalah jaringan sosial yang membuat seni tetap hidup.

-000-

Protes Seniman: Dari Administrasi ke Martabat Ekosistem

Chrisman menegaskan surat itu bukan sekadar dokumen administratif.

Baginya, surat itu penanda bahwa dialog ditinggalkan.

Ia menyebutnya preseden buruk, karena ruang hidup kebudayaan diputus sepihak.

Tanpa proses deliberatif yang adil, kebijakan mudah terasa seperti perintah.

Chrisman juga menekankan peran pemerintah sebagai pelindung ekosistem seni.

Dalam pandangannya, pemerintah seharusnya tidak mempersempit ruang hidup kebudayaan.

Ia mengingatkan efek domino: komunitas melemah, regenerasi terputus, ekspresi publik menyempit.

Namun ia menegaskan DKS akan tetap berjalan.

Ia menyebut ini bukan semata persoalan institusi, melainkan hak warga atas ruang kebudayaan.

-000-

Bengkel Muda: Sejarah Panjang yang Merasa Tak Diakui

Penggusuran juga menyasar Bengkel Muda Surabaya, sanggar yang eksis sejak 1972.

Ketua Umumnya, Heroe Budiarto, menyebut kekecewaan saat menerima surat peringatan.

Ia menyoroti kalimat yang menyebut tidak memiliki hubungan hukum.

“Tiba-tiba saja ada surat itu, seolah-olah tidak mengenal Bengkel Muda,” kata Heroe.

Ia mempertanyakan mengapa surat dikeluarkan oleh dinas yang mestinya tahu sejarah Balai Pemuda.

Heroe mengaku tidak tahu tujuan pemerintah kota setelahnya.

Ia juga menyebut tidak ada komunikasi lanjut atau mediasi dalam tujuh hari itu.

Di tengah ketidakpastian, Bengkel Muda memilih tetap berjalan seperti biasa.

Mereka meyakini sedang menjaga ekosistem kesenian, yang pada akhirnya juga untuk kota.

-000-

Ketika Seni Merasa Tak Diberi Ruang

Heroe berharap pemerintah kota memberi dukungan terhadap seni dan budaya di Surabaya.

Ia juga meminta empati yang lebih besar.

Dalam pernyataannya, ia menyayangkan kesan bahwa seni tidak diberi ruang.

Atau bahkan tidak dianggap.

Heroe mengingatkan, Bengkel Muda pernah melahirkan nama-nama seniman ternama.

Ia menyebut Cak Nun, Gombloh, Leo Kristi, dan Akhudiat.

Baginya, kota semestinya bangga punya pelaku seni.

Ia melukiskan kota tanpa seni sebagai kota yang kering, kehilangan etika dan estetika.

-000-

Isu Besar yang Tersambung: Pembangunan Kota dan Nasib Ruang Publik

Polemik Balai Pemuda memperlihatkan ketegangan klasik dalam pembangunan kota.

Di satu sisi ada penataan ruang dan tata kelola aset.

Di sisi lain ada kebutuhan ruang publik yang memungkinkan warga bertumbuh bersama.

Seni berada di titik rawan, karena manfaatnya sering tak mudah dihitung cepat.

Namun dampaknya panjang, merembes ke pendidikan, kesehatan sosial, dan daya ikat komunitas.

Ketika ruang seni dipersempit, kota berisiko kehilangan “ruang aman” untuk berbeda pendapat.

Padahal demokrasi lokal membutuhkan tempat untuk bertemu tanpa selalu harus seragam.

Isu ini juga menyentuh pertanyaan tentang siapa yang didengar dalam kebijakan publik.

Apakah warga hanya menjadi penerima keputusan, atau turut menyusun keputusan.

-000-

Kerangka Konseptual: Mengapa Ruang Kebudayaan Selalu Diperebutkan

Dalam studi kebijakan budaya, ruang bukan sekadar lokasi.

Ruang adalah infrastruktur sosial yang membentuk kebiasaan, jaringan, dan identitas.

Riset tentang “creative city” sering menekankan bahwa ekosistem kreatif tumbuh dari tempat berkumpul.

Bukan hanya dari event, apalagi yang sifatnya sesaat.

Ruang yang stabil memberi kesempatan bagi regenerasi.

Ia memungkinkan proses panjang: belajar, gagal, mencoba lagi, lalu menemukan bentuk.

Ketika ruang diputus mendadak, yang hilang adalah kontinuitas.

Kontinuitas ini yang membuat kebudayaan tidak sekadar pertunjukan, tetapi cara hidup.

Di banyak kota, konflik muncul saat logika administratif bertemu logika kultural.

Administrasi menuntut kepastian aturan, sementara kebudayaan hidup dari relasi dan sejarah.

-000-

Referensi Luar Negeri: Ketegangan Serupa Pernah Terjadi

Di berbagai negara, ruang seni kerap terancam oleh penataan ulang kota.

Kasus-kasus penggusuran studio, galeri, atau pusat komunitas sering memicu protes seniman.

Di sejumlah kota besar, isu serupa muncul saat kawasan direvitalisasi dan fungsi ruang berubah.

Polanya mirip: komunitas merasa tidak diajak bicara, lalu ruang yang lama menjadi simbol perlawanan.

Pembanding ini menunjukkan satu hal.

Konflik ruang budaya bukan anomali Surabaya, melainkan gejala kota modern yang terus menegosiasikan prioritas.

-000-

Mengapa Ini Menjadi Ujian bagi Tata Kelola Kebudayaan

Chrisman menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah kota.

Namun ia menuntut transparansi penuh atas dasar kebijakan.

Ia juga meminta keterlibatan pelaku kebudayaan dalam pengambilan keputusan.

Dan peninjauan ulang kebijakan yang merugikan ekosistem seni.

Tuntutan itu mengarah pada prinsip tata kelola yang baik.

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas bukan sekadar istilah.

Ia menentukan apakah kebijakan diterima sebagai kesepakatan, atau ditolak sebagai pemaksaan.

Heroe juga menunggu komunikasi, berharap ada mediasi.

Di sini, yang dipertaruhkan adalah rasa adil.

Rasa adil sering kali lahir bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dari proses yang menghormati pihak terdampak.

-000-

Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, pemerintah kota perlu menjelaskan dasar kebijakan secara terbuka dan mudah dipahami.

Penjelasan ini penting agar publik tidak mengisi kekosongan informasi dengan prasangka.

Kedua, buka forum dialog resmi yang melibatkan DKS, Bengkel Muda, Sanggar Merah Putih, dan pemangku kepentingan terkait.

Forum perlu punya notulen, tenggat, dan ruang menyampaikan keberatan.

Ketiga, upayakan mekanisme transisi yang manusiawi jika ada perubahan tata ruang.

Jika ada penataan ulang, ekosistem seni perlu jaminan keberlanjutan ruang berkegiatan.

Keempat, komunitas seni dapat merawat solidaritas dan advokasi berbasis data.

Chrisman menyebut advokasi publik sah bila dialog tidak menghasilkan keadilan.

Kelima, publik luas bisa mengawal proses dengan cara yang tertib.

Perhatian warga adalah pengingat bahwa ruang budaya bukan urusan segelintir orang.

-000-

Penutup: Kota yang Hidup Memerlukan Ruang untuk Bernapas

Chrisman mengingatkan Balai Pemuda bukan sekadar gedung.

Ia adalah pertanyaan tentang tempat kebudayaan dalam arah pembangunan kota.

Di titik ini, Surabaya sedang bercermin.

Apakah ia ingin menjadi kota yang hanya rapi di permukaan, atau kota yang juga memberi ruang bagi jiwa.

Seni tidak selalu menawarkan jawaban cepat.

Namun ia menjaga kemampuan masyarakat untuk merasa, mengingat, dan berpikir jernih.

Dan mungkin itu yang paling dibutuhkan kota modern.

“Jika ruang dialog tidak menghasilkan keadilan, maka advokasi publik menjadi langkah yang sah dan perlu,” kata Chrisman.