Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS resmi membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2027 di Tapaktuan, Rabu (11/3/2026). Forum ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan legislatif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Mirwan menegaskan penyusunan RKPD bukan sekadar proses administratif, melainkan ruang strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyebut forum konsultasi publik sebagai wadah menghimpun gagasan, kritik, dan masukan dari para pemangku kepentingan agar arah pembangunan lebih tepat sasaran.
Mirwan menjelaskan RKPD 2027 merupakan implementasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Selatan 2025–2029. Karena itu, menurutnya, dokumen tersebut harus disusun secara partisipatif dan terukur.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah sepanjang 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan tercatat 3,00 persen. Angka kemiskinan disebut turun dari 12,02 persen pada 2024 menjadi 9,89 persen pada 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,79 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,39 persen.
Meski demikian, Mirwan menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural di daerah. Ia menyoroti tantangan yang masih dihadapi, antara lain kualitas infrastruktur, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,64 persen, dengan TPT turun menjadi 4,03 persen. Pemerintah daerah juga menargetkan pendapatan per kapita mencapai Rp233,78 juta serta menjaga gini rasio pada angka 0,265 sebagai indikator pemerataan kesejahteraan.
Mirwan menekankan target tersebut membutuhkan kinerja perangkat daerah yang lebih fokus, efektif, dan akuntabel. Ia juga menegaskan perlunya birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan bersih agar pembangunan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum itu, Mirwan menyampaikan tema pembangunan Aceh Selatan tahun 2027, yakni “Meningkatkan Penerapan Syariat Islam, Sejahtera, Berdaya Saing dan Partisipatif.” Tema tersebut akan diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan daerah, di antaranya penguatan penerapan Syariat Islam secara kaffah, peningkatan kualitas pendidikan berbasis nilai Dinul Islam, penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, peningkatan produktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan yang ramah lingkungan dan tanggap bencana.
Menurut Mirwan, pembangunan Aceh Selatan ke depan perlu memadukan nilai religius, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Ia menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka, melainkan pada upaya menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.
Forum konsultasi publik tersebut juga menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Masukan yang disampaikan akan dirumuskan dalam berita acara dan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan RKPD 2027.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Mirwan secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Aceh Selatan Tahun 2027. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan lebih terarah, inklusif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
