Layar besar menampilkan data pengungsi, peta wilayah terdampak, hingga progres pembangunan infrastruktur di ruang Command Center lantai dua Gedung B Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Dari ruangan ini, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memantau sekaligus menyelaraskan perkembangan pemulihan pascabanjir di Sumatra.
Pembaruan data dan evaluasi program menjadi agenda rutin setiap rapat koordinasi Satgas PRR yang digelar luring, daring, maupun hybrid. Dalam forum tersebut, perwakilan kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah membahas langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar selaras dengan kebutuhan di lapangan.
Hasil rapat harian kemudian dituangkan dalam laporan harian (LapHar) yang memuat progres tujuh indikator pemulihan. Laporan ini dikirim setiap hari kepada Kepala Satgas serta seluruh wakil kepala Satgas PRR. Kepala Posko Nasional Satgas PRR yang juga Staf Khusus Menteri Dalam Negeri menyatakan rapat harian dilakukan untuk memantau program kementerian/lembaga, menghubungkan pemulihan dengan tantangan nyata di lapangan, serta mempercepat pelaksanaan berbasis data yang terus diperbarui.
Dinamika koordinasi terlihat dalam rapat harian Satgas PRR yang digelar secara hybrid pada Kamis, 12 Maret 2026. Rapat mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga dengan para sekretaris daerah dari provinsi serta kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui forum itu, pemerintah daerah menyampaikan kondisi faktual di wilayah masing-masing, sementara kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan. Pertukaran informasi digunakan sebagai dasar penyesuaian langkah penanganan mendesak di berbagai sektor.
Rapat juga menegaskan bahwa satu kementerian/lembaga tidak dapat bekerja sendiri karena sejumlah program bergantung pada data instansi lain. Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, telah mengonfirmasi kesiapan pembangunan hunian sementara (huntara). Namun untuk melangkah ke pembangunan hunian tetap (huntap), kementerian tersebut masih menunggu Rencana Induk (Renduk) yang sedang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen itu disebut akan menjadi acuan pembangunan hunian permanen di zona aman bencana sekaligus arah pemulihan jangka menengah di wilayah terdampak.
Koordinasi lintas sektor juga tampak di bidang energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan dukungan pemasangan listrik baru bagi wilayah terdampak, tetapi penentuan lokasi prioritas masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan data terbaru dari pemerintah daerah.
Di sektor pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan pendataan mahasiswa terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Data itu kemudian disinkronkan dengan Bappenas untuk merumuskan dukungan kebijakan pendidikan, sebagai upaya memastikan pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, tetapi juga keberlanjutan pendidikan dan sumber daya manusia di daerah terdampak.
Laporan pemerintah daerah menyebut sebagian layanan publik telah kembali berjalan, meski sejumlah fasilitas masih dalam tahap pemulihan. Sejumlah daerah melaporkan kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung kembali, namun di beberapa lokasi masih dilakukan di tenda karena bangunan sekolah mengalami kerusakan.
Dalam pelaksanaan pemulihan, Satgas PRR menekankan pentingnya “titik temu” koordinasi yang merujuk pada tiga panduan utama. Panduan pertama, “Negara Terus Hadir”, menegaskan penanganan tidak berhenti pada fase darurat dan negara tetap mendampingi warga hingga pemulihan tuntas. Kedua, “Pulih itu Butuh Proses”, yang memaknai pemulihan dilakukan bertahap agar aman dan berkelanjutan, dengan perkembangan disampaikan berkala. Ketiga, “Bangkit Bersama, Bukan Sendiri-Sendiri”, yang menekankan pemulihan akan lebih kuat jika dikerjakan bersama oleh warga, komunitas lokal, dan pemerintah.
Prinsip tersebut menjadi dasar rapat koordinasi untuk mengurai hambatan administratif melalui pertukaran informasi secara real time. Sinkronisasi ini diarahkan agar program pemulihan berjalan selaras serta meminimalkan potensi tumpang tindih bantuan.
Nilai utama pola koordinasi itu, menurut paparan dalam rapat, adalah terciptanya pertemuan antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata di daerah. Laporan sekretaris daerah mengenai kondisi jalan provinsi yang masih dalam pengerjaan di Aceh Timur, serta keberadaan jembatan darurat di Aceh Tengah, disebut menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga untuk menyesuaikan prioritas kerja di lapangan.
Rapat Kamis, 12 Maret 2026, dipimpin Wakil Sekretaris Satgas PRR Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin, didampingi Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono serta Wakarendal Satgas PRR Brigjen TNI Dody M. Taufik. Pertemuan diikuti 15 perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain Bappenas, BMKG, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan.
