Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai ada tiga agenda paling menentukan agar Indonesia dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Menurutnya, status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas seharusnya menjadi titik awal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan bertransformasi menjadi negara maju.
Agenda pertama, kata Yusuf, adalah hilirisasi yang bergerak ke industri dengan nilai tambah tinggi dan tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah. “Pertama, hilirisasi harus bergerak ke industri dengan nilai tambah tinggi, bukan berhenti pada pengolahan bahan mentah,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Agenda kedua adalah percepatan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas tenaga kerja. Yusuf menekankan langkah ini diperlukan agar bonus demografi benar-benar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
Agenda ketiga, menurutnya, adalah reformasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien sehingga perusahaan dapat tumbuh dan meningkatkan investasi.
Yusuf menilai target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 masih realistis, meski syaratnya berat. Ia menegaskan kunci pencapaian bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen menunjukkan ambisi, tetapi akan sulit dicapai apabila struktur ekonomi tidak berubah dan pertumbuhan masih ditopang konsumsi atau belanja pemerintah.
Ia juga menyinggung klasifikasi pendapatan Bank Dunia. Untuk tahun fiskal 2027, Bank Dunia menetapkan rentang pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita 4.636–14.375 dolar AS sebagai ambang negara berpendapatan menengah atas, sedangkan di atas 14.375 dolar AS sebagai ambang negara berpendapatan tinggi.
Dalam pembaruan terbaru, Vietnam dan Filipina di kawasan ASEAN naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Thailand tetap diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste masih tergolong negara berpendapatan menengah bawah, sedangkan negara berpendapatan tinggi di ASEAN adalah Singapura dan Brunei Darussalam.
Yusuf memandang naiknya Vietnam dan Filipina menunjukkan peta ekonomi ASEAN yang bergeser. Menurutnya, kawasan ini tidak lagi terbagi antara sedikit negara yang relatif maju dan banyak negara berpendapatan menengah bawah karena kelompok negara berpendapatan menengah atas kini semakin besar.
Namun, ia mengingatkan bahwa klasifikasi Bank Dunia hanya didasarkan pada GNI per kapita dan tidak otomatis mencerminkan produktivitas, kualitas institusi, maupun pemerataan kesejahteraan. Karena itu, meski posisi ASEAN naik secara agregat, kesenjangan antarnegara dinilai masih lebar, terutama dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar yang masih berada di kelompok menengah bawah.
Perkembangan tersebut, menurut Yusuf, memperketat persaingan sekaligus membuka ruang kolaborasi antarnegara ASEAN. Ia menilai persaingan investasi akan semakin kuat, seraya mencontohkan Vietnam yang dinilai berhasil memanfaatkan pergeseran rantai pasok global dan berkembang menjadi basis manufaktur yang makin kompetitif.
Yusuf menambahkan, Indonesia kini tidak lagi bersaing dengan negara yang berada pada tingkat pendapatan lebih rendah, melainkan dengan negara yang kapasitas industrinya semakin setara. Kondisi ini dinilai tidak hanya meningkatkan persaingan, tetapi juga membuka peluang memperkuat rantai pasok regional. Indonesia dapat memperkuat peran di sektor mineral dan hilirisasi, sementara Vietnam memiliki keunggulan di sektor manufaktur elektronik.
Ia menyebut investor cenderung melihat kawasan sebagai satu ekosistem produksi. Karena itu, memperkuat integrasi ASEAN dinilai lebih efektif dibanding sekadar bersaing menawarkan insentif.
Dibanding negara berpendapatan menengah atas lain, Yusuf menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa ukuran ekonomi dan pasar domestik yang besar. Konsumsi domestik membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tahan terhadap gejolak eksternal dibanding negara yang sangat bergantung pada ekspor. Selain itu, stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal juga disebut menjadi nilai tambah.
Meski demikian, Yusuf menilai tantangan utama Indonesia masih terletak pada pertumbuhan produktivitas yang relatif lambat. Ia menyebut reformasi di pasar tenaga kerja, sektor keuangan, perdagangan, dan iklim usaha perlu terus dipercepat.
Yusuf juga mengingatkan pengalaman Malaysia dan Thailand. Menurutnya, masuk kelompok menengah atas tidak otomatis membuat sebuah negara menjadi maju karena keduanya sudah bertahan cukup lama di kelompok tersebut tanpa berhasil menembus status berpendapatan tinggi.
