Ekonomi Vietnam pada 2023 diperkirakan masih memiliki ruang untuk pemulihan, meski menghadapi tantangan lanjutan dari tekanan pada dua kuartal terakhir 2022. Proyeksi pertumbuhan disebut lebih rendah dibanding 2022, berada di kisaran sekitar 6%, sementara inflasi berpotensi lebih tinggi hingga 4,5%.
Dalam situasi ketidakpastian global, peran kebijakan makroekonomi dinilai krusial bagi Vietnam sebagai ekonomi terbuka. Kebijakan disebut perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi, diterapkan secara fleksibel, serta dikelola secara terampil—terutama melalui koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tantangan utamanya adalah mencari keseimbangan pada setiap tahap agar stabilitas makroekonomi terjaga, keamanan sistem keuangan dan perbankan tetap terjamin, serta proses pemulihan dan pertumbuhan tidak terganggu.
Dari sisi moneter, terdapat harapan tekanan inflasi global mereda sehingga bank sentral negara maju mengurangi besaran dan frekuensi kenaikan suku bunga. Kondisi itu dinilai dapat memberi ruang bagi kebijakan moneter domestik yang tidak terlalu ketat, sehingga mendukung produksi dan aktivitas bisnis.
Sementara dari sisi fiskal, program dukungan pemulihan yang telah berjalan disebut masih lambat dalam pencairan. Di saat yang sama, pendapatan anggaran diperkirakan semakin terbatas sehingga ruang untuk memperluas cakupan dan sumber daya paket dukungan dinilai makin sempit. Karena itu, percepatan pencairan program dukungan menjadi salah satu kebutuhan yang disorot.
Selain mempercepat pelaksanaan, sejumlah komponen dalam program dukungan dinilai perlu ditinjau ulang karena mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Penyesuaian fleksibel, termasuk kemungkinan saling mengimbangi antar-komponen, disebut diperlukan agar implementasi lebih efektif.
Dorongan yang lebih kuat untuk investasi publik juga dianggap penting. Investasi publik, bersama konsumsi (termasuk jasa, transportasi, dan perdagangan) serta pencairan investasi asing langsung (FDI), disebut sebagai tiga pendorong utama ekonomi Vietnam pada 2023.
Wakil Kepala Departemen Keuangan Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh, Dr. Le Dat Chi, menilai kebijakan moneter 2023 tidak akan terlalu dipengaruhi faktor eksternal seperti pada 2022, melainkan lebih dipengaruhi isu internal perekonomian. Ia menyebut tekanan kenaikan terhadap dolar AS pada 2023 telah berkurang lebih dari setengah dibanding 2022 seiring perlambatan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS. Namun, peringatan meningkatnya kemungkinan penurunan ekonomi global dinilai dapat menekan perekonomian dunia dan berpotensi memperlambat ekspor Vietnam.
Menurutnya, inflasi global cenderung menurun seiring intervensi bank sentral, sehingga kebijakan suku bunga domestik dinilai lebih stabil untuk mendorong produksi, kegiatan bisnis, dan pertumbuhan. Ia juga menilai meski ekspor berpotensi melemah, tekanan terhadap nilai tukar dapat ikut berkurang.
Le Dat Chi menekankan isu utama yang berlanjut hingga 2023 adalah penyelesaian masalah likuiditas perbankan. Ia berpendapat, jika persoalan ini teratasi, kebijakan moneter dapat lebih stabil, suku bunga berpeluang turun, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi akan menguat. Ia menyebut sebagian besar batas kredit bank terkait dengan obligasi korporasi yang jumlahnya sekitar 820 triliun VND; penyelesaian masalah di pasar obligasi dinilai dapat membantu penyaluran kredit ke sektor usaha pada 2023.
Ia menambahkan, dalam konteks tekanan inflasi eksternal yang dinilai tidak terlalu besar, suku bunga diperkirakan tidak naik setajam 2022. Namun, kombinasi penurunan ekonomi dan kenaikan suku bunga tetap berisiko menghambat produksi dan aktivitas bisnis. Karena itu, ia mendorong Bank Negara Vietnam menyampaikan sinyal yang lebih jelas terkait kebijakan moneter, kredit, suku bunga, nilai tukar, dan aspek lain untuk mendukung target pemerintah, yakni pertumbuhan PDB 6,5% dan inflasi 4,5%.
Dosen Senior Keuangan dan Akuntansi Universitas Bristol, Ho Quoc Tuan, menilai kesulitan likuiditas pada 2023 tidak hanya dialami Vietnam, tetapi juga terjadi secara global akibat suku bunga tinggi di AS yang memberi tekanan kenaikan suku bunga di banyak negara. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan kebijakan moneter yang fleksibel, mengingat kurangnya fleksibilitas dapat membuat perekonomian harus “mengorbankan” banyak hal.
Menurutnya, inflasi tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan pencetakan uang, karena juga dipengaruhi kenaikan harga barang dari luar negeri. Ia menilai pengelolaan kebijakan kredit perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih menyeluruh. Ho Quoc Tuan juga menyebut kemampuan Vietnam meningkatkan ekspor masih memberi ruang pertumbuhan, sehingga kekuatan sektor manufaktur perlu dijaga. Untuk itu, ia mengusulkan agar “belenggu” target inflasi dilonggarkan sehingga pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter dapat lebih fleksibel dalam menyuntikkan modal ke dunia usaha.
