Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayati, menegaskan pentingnya aspirasi perguruan tinggi swasta (PTS) masuk dalam agenda kebijakan nasional. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama pimpinan PTS se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (06/07/2026), di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 UMY.
Esti menilai forum yang diinisiasi UMY dapat menjadi ruang strategis bagi DPR untuk memperoleh masukan langsung dari perguruan tinggi mengenai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, aspirasi tersebut penting sebagai bahan dalam pembahasan kebijakan bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang penting adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada Menteri. Selain surat resmi sebagai bentuk komitmen bersama, forum ini juga menjadi ruang untuk mengumpulkan poin-poin penting yang nanti bisa kami perjuangkan,” kata Esti.
Dalam paparannya mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Esti menjelaskan bahwa sebagian besar program prioritas nasional di bidang pendidikan masih berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sejumlah program yang disebutnya antara lain Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, Sekolah Garuda, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Sementara itu, pendidikan tinggi—terutama PTS—dinilai belum memperoleh perhatian yang memadai. “Saya mohon maaf, ternyata belum banyak sentuhan untuk perguruan tinggi, kecuali beberapa program yang sangat terbatas. Padahal, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Esti menyampaikan bahwa arah pengembangan pendidikan tinggi saat ini lebih banyak difokuskan pada program Sekolah Garuda, Garuda Transformasi, dan Medical University. Namun, kebutuhan penguatan perguruan tinggi swasta disebutnya belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada PTS agar keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia dapat terjamin.
Selain membahas arah kebijakan, Esti juga mengungkapkan Komisi X DPR RI tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) untuk mengevaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa. Salah satu perhatian yang disorot adalah memastikan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri tidak mengganggu proses penerimaan mahasiswa di PTS.
“Kami sudah menyampaikan kepada kementerian agar mekanisme SPMB tidak mengganggu proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Jalur mandiri perlu memiliki kepastian waktu sehingga PTS juga memperoleh ruang yang adil,” kata Esti.
