Tekanan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meningkat setelah upayanya menetapkan darurat militer berujung gagal dan memicu gelombang demonstrasi. Ribuan warga turun ke jalan dan mendesak Yoon mundur dari jabatannya.

Deklarasi darurat militer diumumkan Yoon melalui pidato yang disiarkan secara nasional pada malam 3 Desember. Dalam pernyataannya, Yoon menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kebebasan dan stabilitas konstitusional negara. Ia juga menuding pihak oposisi berupaya menggagalkan pemerintahannya dengan mengusulkan pemakzulan.

Yoon menyatakan darurat militer ditetapkan untuk melindungi kedaulatan Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara serta memberantas elemen yang disebutnya anti-negara dan mendukung Korea Utara secara terbuka, sebagaimana dikutip dari Korea Herald.

Namun kebijakan itu mendapat penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat dan kelompok politik. Ribuan orang memadati halaman kompleks Majelis Nasional untuk memprotes keputusan tersebut. Di tengah tekanan yang membesar, Yoon kemudian mencabut dekrit darurat militer.

Pencabutan itu tidak serta-merta meredakan kemarahan publik. Aksi protes dilaporkan berlanjut, dengan massa kembali berkumpul di depan gedung Majelis Nasional. Mereka menuntut Yoon mundur dan mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan.

Desakan juga datang dari partai oposisi. Pada Kamis, 5 Desember, Partai Demokrat secara resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Salah satu pejabat partai tersebut menyebut pemungutan suara untuk mosi itu dijadwalkan berlangsung pada 7 Desember.