Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati percepatan kerja sama pengembangan proyek energi bersih, mencakup panas bumi, pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), Sustainable Aviation Fuel (SAF), amonia hijau, hingga perdagangan karbon. Langkah ini ditujukan untuk mendukung transisi energi serta mendorong investasi teknologi rendah karbon di Indonesia.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dengan delegasi Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang di Jakarta, Rabu (16/7/2026).
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan kerja sama kedua negara difokuskan pada percepatan implementasi proyek-proyek strategis energi bersih sekaligus memperkuat investasi teknologi rendah emisi.
Salah satu agenda utama adalah percepatan pengembangan dua proyek panas bumi nasional, yakni PLTP Sarulla dan PLTP Muaralaboh Unit 2. Eniya menjelaskan, untuk PLTP Sarulla pemerintah mengupayakan pemulihan kapasitas pembangkitan melalui implementasi Long Term Restoration Plan dalam tiga tahap, serta memberikan kepastian bagi investasi lanjutan guna memaksimalkan kapasitas pembangkit.
Adapun pembangunan PLTP Muaralaboh Unit 2, menurut Eniya, terus didorong untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, memperkuat keandalan sistem kelistrikan Sumatera, membuka lapangan kerja, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selain panas bumi, Indonesia dan Jepang juga membahas sejumlah proyek prioritas lain, antara lain PLTSa Legok Nangka di Jawa Barat, proyek Green Ammonia Initiative in Aceh (GAIA), pengembangan SAF, pengembangan pembangkit listrik skala kecil dan menengah berbasis nuklir, serta penguatan perdagangan karbon.
Kedua negara turut menyepakati percepatan implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM), termasuk pengembangan proyek Carbon Capture and Storage (CCS) dan mekanisme perdagangan karbon yang diakui secara internasional.
Di bidang efisiensi energi, Eniya menyampaikan pemerintah memperkuat penerapan manajemen energi di sektor industri dan bangunan melalui berbagai regulasi baru. Hingga 2025, ratusan industri dan bangunan telah menyampaikan laporan melalui aplikasi Pelaporan Online Manajemen Energi (POME). Ia menilai implementasi tersebut berkontribusi terhadap penghematan energi sekaligus penurunan emisi gas rumah kaca.
Dalam pertemuan itu, Eniya didampingi Direktur Panas Bumi, Direktur Konservasi Energi, serta perwakilan Direktorat Energi Baru Ditjen EBTKE. Delegasi Jepang dipimpin Director General for Energy and Environmental Policy, Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), Shinichi Kihara.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang untuk memperluas kerja sama pengembangan energi bersih melalui peningkatan investasi dan percepatan implementasi proyek-proyek rendah karbon, sejalan dengan target transisi energi Indonesia.
