Penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten mendapat pengawalan dari Inspektorat Daerah (Irda) Provinsi Banten untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai koridor hukum. Inspektur Daerah Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, menegaskan bahwa kemeriahan acara harus sejalan dengan pertanggungjawaban keuangan.
Menurutnya, pengawasan dilakukan sejak tahap pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan teknis di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Kelancaran administrasi menjadi perhatian utama mengingat skala anggaran yang digunakan untuk menyambut ribuan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
Inspektorat juga berupaya memastikan tidak ada kendala dalam proses transaksi selama kegiatan, termasuk pameran UMKM dan pentas budaya. Langkah preventif ini dilakukan agar kesuksesan acara tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Harapan kami event berjalan baik dan pertanggungjawaban keuangan tidak ada masalah. Artinya seiring sejalan, pelaksanaan lancar dan pertanggungjawaban sesuai koridor,” kata Sitti Ma’ani Nina, Senin (9/2/2026).
Selain aspek finansial, Inspektorat turut memantau kinerja pelayanan para pendamping kontingen atau Liaison Officer (LO) di lapangan. Ia menilai pelayanan terhadap tamu dari berbagai wilayah menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang profesional dan ramah. Evaluasi berkala dilakukan untuk memperbaiki kekurangan teknis, terutama terkait fasilitas pendukung bagi para wartawan.
“Kami melihat pertemuan ini sangat positif untuk menyamakan wawasan terkait kode etik dan tantangan di lapangan yang harus dicarikan solusinya bersama,” ujarnya.
Sitti juga berharap sinergi antara pers dan pemerintah dapat terus berjalan sebagai fungsi kontrol sosial yang konstruktif bagi pembangunan daerah. Masukan dari media dipandang penting untuk membantu Inspektorat memetakan area yang memerlukan perbaikan dalam pelayanan publik. Dengan pengawasan yang transparan, Banten optimistis dapat menjadi tuan rumah yang akuntabel dan sukses dalam penyelenggaraan HPN 2026.
