Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menggelar rapat mingguan untuk mempersiapkan kegiatan serta mengevaluasi capaian program Kekayaan Intelektual (KI), Senin (22/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual itu dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung. Kegiatan tersebut diikuti JFT Analis Kekayaan Intelektual serta jajaran helpdesk Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Dalam rapat, jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual membahas persiapan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Royalti Musik yang direncanakan berlangsung di Kota Pangkal Pinang pada 29 Juni 2026. Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis, substansi, administrasi, pembagian tugas panitia, kesiapan narasumber dan peserta, sarana prasarana pendukung, serta kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan.
Adi Riyanto menekankan pentingnya persiapan yang matang agar sosialisasi berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya Kanwil Kemenkum Babel untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai perlindungan KI, khususnya dalam mencegah pelanggaran hak cipta serta mendorong kepatuhan pembayaran royalti musik di tempat-tempat komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin mendorong peningkatan kesadaran masyarakat bahwa Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi dan harus dilindungi. Selain itu, pemanfaatan karya cipta, termasuk musik pada ruang-ruang komersial, perlu dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Adi.
Selain membahas persiapan sosialisasi, rapat juga menjadi forum evaluasi perkembangan pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga saat ini tercatat 77 permohonan merek kolektif telah diajukan dan 1 merek telah terdaftar.
Sementara itu, terdapat 8 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian karena pemohon belum menyampaikan hasil perbaikan atau revisi dokumen yang diminta.
