PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus mendorong peningkatan kesadaran perlindungan hak cipta musik dan lagu. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang digelar di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (18/6/2026), dengan melibatkan musisi, pelaku usaha, kreator digital, hingga komunitas seni untuk memahami aturan serta mekanisme perlindungan karya cipta di era digital.
Kegiatan bertajuk “Harmoni Hukum di Bumi Lancang Kuning melalui Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hak Cipta Musik serta Lagu bagi Insan Kreatif Riau” menghadirkan penyanyi nasional yang juga Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan, sebagai narasumber utama.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan bahwa perlindungan karya musik tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan industri kreatif. “Musik dan lagu merupakan hasil karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai moral. Karena itu, perlindungan terhadap hak cipta menjadi hal yang sangat penting agar para pencipta dan pelaku industri kreatif mendapatkan hak yang semestinya,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Rudy menilai perkembangan teknologi digital membuat penyebaran karya musik semakin luas. Namun, kondisi tersebut juga menuntut peningkatan pemahaman mengenai aturan penggunaan karya cipta agar tidak memunculkan pelanggaran hak.
Dalam pemaparannya, Marcell menjelaskan bahwa sistem royalti yang berlaku saat ini bertujuan memberi kepastian hak ekonomi bagi pencipta lagu dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya secara komersial. “Pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial pada prinsipnya wajib membayar royalti. Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021,” kata Marcell.
Ia menambahkan, tidak semua penggunaan musik dikenakan royalti. Menurutnya, mekanisme pemungutan dan distribusi royalti telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pengguna maupun pemilik hak memiliki kepastian hukum.
Selain membahas perlindungan karya, Marcell turut menyampaikan perkembangan industri musik nasional. Ia menyebut sektor musik digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan di tingkat internasional. “Saat ini industri musik digital Indonesia berada di posisi keenam dunia dan peringkat ketiga di Asia. Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi kreatif kita sangat besar dan harus terus dijaga,” ujarnya.
Marcell juga menyoroti pentingnya perlindungan karya berbasis budaya tradisional, termasuk lagu daerah yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Ia menilai pengelolaan yang lebih baik dapat membuka peluang manfaat ekonomi bagi para pelestari budaya.
Diskusi dalam kegiatan tersebut berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan, terutama mengenai penggunaan musik di media sosial dan platform digital, serta kewajiban pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang memanfaatkan musik dalam aktivitas bisnis.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap pemahaman tentang hak cipta semakin meluas dan mendorong terbentuknya ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, serta berkelanjutan di Provinsi Riau. Acara turut dihadiri pejabat pemerintah daerah, organisasi pelaku usaha, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
