Anggota DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, dipercaya memoderatori dua forum strategis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang membahas reformasi kebijakan pembiayaan pendidikan dan penguatan keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Karmila menjadi moderator dalam Seminar Nasional Pendidikan Fraksi Partai Golkar DPR RI bertema “Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan” pada Senin (13/7/2026). Ia juga memandu Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kesatuan Perempuan Partai Golkar Republik Indonesia (KPPRI) mengenai penguatan afirmasi perempuan dalam revisi UU Pemilu pada Rabu (15/7/2026).

Dalam kedua agenda tersebut, Karmila memandu diskusi agar para narasumber memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan rekomendasi kebijakan.

Reformasi pembiayaan pendidikan

Seminar pendidikan Fraksi Partai Golkar DPR RI mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, lembaga riset, dan pemerhati pendidikan untuk merumuskan sistem pembiayaan pendidikan yang dinilai lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Komisi X DPR RI H. Muhamad Nur Purnamasidi, SSos, MSi, dan dilanjutkan pidato kunci Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji, SE, MSi, yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan pendidikan nasional.

Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen Irsyad Zamjani, PhD; Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Amich Alhumami, PhD; Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi, MPd; Koordinator Nasional JPPI Abdullah Ubaid Matraji; serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Hampir seluruh narasumber menyoroti perlunya pembaruan kebijakan pembiayaan pendidikan nasional melalui penyusunan Harga Satuan Pendidikan (HSP) yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.

Koordinator Nasional JPPI Abdullah Ubaid Matraji menyampaikan bahwa kebutuhan ideal biaya pendidikan diperkirakan mencapai sekitar Rp18 juta per siswa per tahun, sementara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini disebut masih berkisar Rp900 ribu per siswa. Ia menilai kesenjangan pembiayaan tersebut mendorong sekolah mencari sumber tambahan yang kerap berujung pada pungutan kepada orang tua siswa.

JPPI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap formula Standar Pelayanan Minimal (SPM), HSP, serta skema BOS agar lebih mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi menilai penyusunan harga satuan pendidikan yang realistis menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pembiayaan yang layak, merata, dan berkeadilan. Ia juga mendorong agar hasil seminar dijadikan bahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya standar biaya pendidikan yang adaptif dengan mempertimbangkan disparitas wilayah serta kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Senada, Irsyad Zamjani menilai sistem pembiayaan pendidikan nasional memerlukan pembaruan mendasar agar berbasis pada perhitungan harga satuan yang objektif, transparan, dan berkeadilan.

Amich Alhumami menekankan perlunya penyempurnaan skema BOS, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, serta afirmasi anggaran bagi wilayah 3T dan kelompok rentan.

Dalam seminar tersebut turut dipaparkan sejumlah usulan penyesuaian besaran BOS. Usulan Kemendikdasmen mencakup peningkatan BOS untuk PAUD dari Rp600 ribu menjadi Rp2,03 juta, SD dari Rp900 ribu menjadi Rp1,25 juta, SMP dari Rp1,1 juta menjadi Rp1,82 juta, serta SMA dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,28 juta per siswa per tahun.

Forum Pengamat Pendidikan mengusulkan biaya ideal pendidikan bagi sekolah swasta, yakni SD swasta dengan jumlah murid tahun 2024 sebanyak 3,87 juta siswa diperkirakan membutuhkan Rp9,2 juta per anak per tahun atau total anggaran Rp35,6 triliun. Untuk SMP swasta dengan jumlah murid 2,75 juta siswa, biaya ideal diperkirakan Rp14,3 juta per anak per tahun atau total kebutuhan sekitar Rp39,3 triliun.

Adapun usulan Dewan Pendidikan Tinggi meliputi kenaikan BOS PAUD dari Rp600 ribu menjadi Rp1,2 juta, SD dari Rp900 ribu menjadi Rp1,960 juta, SMP dari Rp1,1 juta menjadi Rp2,480 juta, SMA dari Rp1,5 juta menjadi Rp3,470 juta, SMK dari Rp1,6 juta menjadi Rp3,720 juta, SLB dari Rp3,5 juta menjadi Rp7,940 juta, Paket A dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,6 juta, Paket B dari Rp1,5 juta menjadi Rp3 juta, serta Paket C dari Rp1,8 juta menjadi Rp3,6 juta per peserta didik per tahun.

Berdasarkan data BPS, usulan kebutuhan biaya pendidikan per siswa per tahun mencapai Rp9.344.856 untuk sekolah negeri dan Rp11.891.269 untuk sekolah swasta. Berdasarkan karakteristik wilayah, kebutuhan biaya pendidikan di daerah perkotaan diperkirakan sebesar Rp10.799.736 per siswa per tahun, sedangkan di wilayah pedesaan sekitar Rp9.163.552 per siswa per tahun.

Seminar ditutup dengan penyampaian simpulan oleh Ketua Komisi X DPR RI Dr Ir Hetifah Sjaifudian, MPP, yang menyatakan berbagai rekomendasi akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional.

Penguatan afirmasi perempuan dalam revisi UU Pemilu

Selain seminar pendidikan, Karmila juga menjadi moderator dalam FGD KPPRI pada Rabu (15/7/2026) yang mempertemukan akademisi, organisasi perempuan, praktisi, pemerhati demokrasi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan afirmasi perempuan dalam revisi UU Pemilu.

Dalam forum tersebut, Karmila menyampaikan bahwa rekomendasi yang dihimpun merupakan hasil masukan dari berbagai pihak, termasuk kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 memberikan dasar hukum agar kuota minimal 30 persen calon perempuan dijaga hingga tahap penetapan daftar calon tetap. Menurutnya, selama ini banyak partai politik masih mengalami kesulitan memenuhi ketentuan tersebut sehingga penguatan regulasi diperlukan agar substansi kebijakan afirmatif tidak hilang pada tahapan verifikasi maupun perubahan daftar calon.

Aria Bima juga mengingatkan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan berpotensi dikenai sanksi hingga diskualifikasi pada daerah pemilihan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap rekomendasi hasil FGD dapat disampaikan kepada pimpinan DPR RI, Komisi II, dan Badan Legislasi sebagai masukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Ia menyebut forum tersebut bertujuan menghimpun gagasan strategis mengenai penguatan afirmasi perempuan, mulai dari mekanisme pencalonan, penempatan calon legislatif di setiap daerah pemilihan, hingga peningkatan keterwakilan perempuan secara substantif di lembaga legislatif.

Nurul juga berharap regulasi yang sedang disusun dapat menghadirkan sistem pemilu yang lebih inklusif, adil, dan memperkuat representasi politik perempuan di Indonesia.