Kepatuhan pembayaran royalti musik kembali disorot dalam sosialisasi yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DIY bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Hotel Alana Jogja, Kamis (25/6/2026). Kegiatan bertajuk Optimalisasi Tata Kelola Royalti Musik untuk Mewujudkan Ekosistem Kreatif Berkeadilan ini mendorong pelaku usaha memahami sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran royalti musik sebagai bagian dari penguatan industri kreatif nasional.
Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari unsur manajemen hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga kepolisian. Dalam kegiatan itu juga disampaikan bahwa tarif royalti musik di Indonesia dinilai masih tergolong rendah dan terjangkau dibandingkan sejumlah negara lain.
Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital, Moh. Noor Korompot, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menjelaskan kebijakan royalti musik kepada pengelola hotel maupun pusat perbelanjaan. Ia menyebut proses pendaftaran kini dipermudah melalui pemanfaatan teknologi lewat aplikasi daring bernama Inspiration.
Menurut Noor, perdebatan di ruang publik terkait besaran tarif royalti musik kerap dipengaruhi kurangnya pemahaman mengenai nominal yang sebenarnya dibayarkan. Ia mencontohkan, hotel berkapasitas 200 kamar yang masuk kategori bintang 4 maupun bintang 5 dikenakan tarif royalti sebesar Rp12 juta per tahun.
Ia mendorong pengelola hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya agar memasukkan komponen pembayaran royalti musik ke dalam perencanaan anggaran tahunan. Noor juga menyampaikan bahwa setelah pembayaran dilakukan, pelaku usaha akan memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti, serta diminta melaporkan lisensi penggunaan lagu selama setahun kepada LMKN. Dalam pemaparannya, Noor menyebut total kontribusi royalti wilayah DIY baru mencapai Rp575 juta per Juni 2026.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DIY, Evy Setyowati Handayani, menyatakan pelaksanaan sosialisasi memiliki landasan hukum, termasuk merujuk regulasi terbaru yang diterbitkan pada 2025. Ia berharap kegiatan tersebut membangun kesamaan persepsi antara pemerintah, pelaku usaha, pencipta, pemilik hak terkait, dan pemangku kepentingan lain mengenai mekanisme pengelolaan royalti musik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menilai musik telah menjadi bagian penting dalam aktivitas usaha yang bersifat komersial. Karena itu, pembayaran royalti musik dipandang tidak semata kewajiban administratif, melainkan bentuk penghargaan terhadap karya dan kreativitas para insan musik. Agung menambahkan, musik hadir di berbagai ruang publik seperti hotel, kafe, dan pusat perbelanjaan, serta berperan menciptakan suasana nyaman sekaligus memberi nilai tambah bagi kegiatan bisnis.
Dari sisi pengelolaan, Komisioner LMKN Marcel Siahaan menjelaskan ruang lingkup kewenangan lembaganya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pengguna komersial. Ia menegaskan LMKN menjalankan fungsi sebagai One Gate System yang berfokus pada pemungutan royalti di ranah publik, khususnya terkait hak ekonomi pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi. Adapun hak ekonomi lain seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pentransformasian, pendistribusian, dan penyewaan disebut berada di luar ranah LMKN.
Melalui sosialisasi ini, para pihak berharap pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme royalti musik dapat meningkat, sekaligus mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel di DIY demi pertumbuhan ekosistem kreatif yang berkeadilan.
