Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus mendorong peningkatan kesadaran perlindungan hak cipta musik dan lagu. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang digelar di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (18/6/2026), dengan melibatkan musisi, pelaku usaha, kreator digital, hingga komunitas seni untuk memahami aturan serta mekanisme perlindungan karya cipta di era digital.
Kegiatan bertajuk “Harmoni Hukum di Bumi Lancang Kuning melalui Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hak Cipta Musik serta Lagu bagi Insan Kreatif Riau” menghadirkan penyanyi nasional sekaligus Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan, sebagai narasumber utama.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan mengatakan perlindungan terhadap karya musik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga penting untuk menjaga keberlangsungan industri kreatif. Ia menekankan bahwa musik dan lagu merupakan karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai moral, sehingga perlindungan hak cipta diperlukan agar pencipta dan pelaku industri kreatif memperoleh haknya.
Rudy juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang memperluas ruang penyebaran karya musik. Namun, kondisi itu dinilai sekaligus menuntut peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aturan penggunaan karya cipta agar tidak menimbulkan pelanggaran hak.
Dalam pemaparannya, Marcell menjelaskan sistem royalti yang berlaku saat ini bertujuan memberi kepastian hak ekonomi bagi pencipta lagu maupun pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya mereka secara komersial. Ia menyebut pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial pada prinsipnya wajib membayar royalti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Marcell menegaskan tidak semua penggunaan musik dikenakan royalti. Menurutnya, mekanisme pemungutan dan distribusi royalti telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pengguna maupun pemilik hak memiliki kepastian hukum.
Selain membahas perlindungan karya, Marcell turut menyampaikan perkembangan industri musik nasional. Ia menyebut sektor musik digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat di tingkat internasional, dengan posisi keenam dunia dan peringkat ketiga di Asia.
Marcell juga menyoroti pentingnya perlindungan karya berbasis budaya tradisional, termasuk lagu-lagu daerah yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Ia menilai pengelolaan yang lebih baik dapat membuka peluang manfaat ekonomi bagi para pelestari budaya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pertanyaan peserta, terutama terkait penggunaan musik di media sosial dan platform digital, serta kewajiban pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang memanfaatkan musik dalam kegiatan usahanya.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berharap pemahaman hak cipta semakin meluas sehingga dapat mendukung terciptanya ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Riau.
