Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu di Ballroom Hotel Premiere, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri kreatif.
Sosialisasi mengusung tema “Harmoni Hukum di Bumi Lancang Kuning melalui Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hak Cipta Musik serta Lagu bagi Insan Kreatif Riau”. Peserta kegiatan berasal dari beragam kalangan, mulai musisi, pelaku usaha, komunitas seni, kreator konten, pengelola kafe, hingga perwakilan instansi pemerintah daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan bahwa karya musik dan lagu memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai moral yang harus dilindungi. Ia menilai kehadiran seniman, pelaku usaha, dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem industri kreatif yang sehat.
“Karya musik dan lagu memiliki nilai ekonomi dan moral yang wajib dilindungi. Kehadiran para seniman, pelaku usaha, dan pemerintah daerah di sini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem industri kreatif yang sehat. Melalui edukasi ini, kami berharap kesadaran akan hak cipta di Riau semakin meningkat sehingga para insan kreatif dapat terus berkarya dengan aman tanpa khawatir akan pelanggaran hak-hak mereka,” ujar Rudy.
Rudy menambahkan, pemahaman mengenai hak cipta kian penting seiring pesatnya perkembangan industri kreatif dan digital yang memperluas pemanfaatan karya musik.
Dalam sesi utama, panitia menghadirkan musisi nasional sekaligus Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan. Dengan moderator M. Rizal dari TVRI, Marcell memaparkan aspek perlindungan hak cipta, kepatuhan hukum, serta tata kelola royalti musik di Indonesia.
Marcell menjelaskan sistem royalti yang berlaku saat ini dirancang agar pencipta lagu memperoleh hak ekonomi ketika karya dimanfaatkan secara komersial. “Pada prinsipnya, penggunaan hak cipta untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021,” katanya.
Ia menegaskan tidak seluruh penggunaan musik otomatis dikenakan royalti, karena mekanisme pembayaran serta pihak penerima royalti telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Selain membahas perlindungan hak cipta, Marcell juga menyoroti perkembangan industri musik digital nasional. Menurutnya, sektor musik digital Indonesia berada di peringkat enam dunia dan peringkat tiga di Asia, yang menunjukkan pertumbuhan pesat dan potensi besar.
Marcell turut menekankan pentingnya perlindungan karya berbasis budaya tradisional, termasuk lagu-lagu daerah yang dinilai belum memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi pelestari dan penciptanya. “Ini adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa. Ke depan perlu ada pengelolaan yang lebih baik agar karya-karya budaya tradisional juga bisa memberikan manfaat bagi para pelestari dan penciptanya,” ujarnya.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Sejumlah pertanyaan muncul, terutama terkait penggunaan musik di platform digital dan media sosial, serta mekanisme pembayaran royalti bagi pelaku usaha yang memanfaatkan musik untuk kegiatan komersial.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap hak cipta bukan hanya tanggung jawab musisi dan pencipta lagu, melainkan juga seluruh pihak yang menggunakan karya musik dalam aktivitas usaha maupun konten digital.
