Musisi Nguyen Ngoc Thien menilai langkah Kantor Hak Cipta di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata yang secara resmi meminta pendapat publik mengenai metode pembayaran biaya hak cipta musik yang disusun Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) sebagai tonggak penting bagi ekosistem seni pertunjukan, penyelenggaraan acara, dan industri budaya Vietnam.
Selama bertahun-tahun, isu royalti musik kerap menjadi topik sensitif dalam dunia seni pertunjukan. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi hak sah para pencipta karya. Di sisi lain, pelaku seni pertunjukan dan industri acara membutuhkan mekanisme yang memungkinkan kegiatan produksi berjalan dan berkembang. Kesenjangan di antara dua kepentingan ini disebut telah membuat banyak program, acara, dan festival menghadapi kesulitan dalam negosiasi.
Untuk pertama kalinya, setelah amandemen Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual pada 2022 dan pemberlakuan Keputusan 17/2023/ND-CP, penyusunan penetapan harga hak cipta masuk ke dalam proses hukum yang dinilai lebih jelas. Proses ini melibatkan lembaga pengelola negara dan menegaskan hak para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat. Dalam konteks tersebut, hak cipta dipahami sebagai instrumen melindungi pencapaian kreatif seni pertunjukan, serta memastikan musisi dan komposer memperoleh kompensasi yang sepadan saat karya mereka dieksploitasi secara komersial.
Sejak VCPMC menerbitkan Keputusan No. 14 Tahun 2018 tentang tarif royalti untuk penggunaan hak cipta musik, sejumlah organisasi seni pertunjukan, teater, pusat konvensi, dan bisnis acara menyatakan beberapa ketentuan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik tiap jenis kegiatan. Keberatan utama disebut bukan pada kewajiban membayar royalti, melainkan pada metode perhitungan, dasar perhitungan, dan kemampuan memperkirakan besaran biaya.
Profesor Madya Dr. Nguyen Thi Minh Thai menekankan bahwa bagi organisasi seni pertunjukan, hak cipta musik merupakan salah satu komponen biaya produksi. Ketika mekanisme perhitungan dinilai kurang transparan atau sulit diprediksi, penyelenggara dapat mengalami kendala dalam menyusun anggaran, membuat rencana bisnis, serta bernegosiasi dengan mitra.
Di sisi lain, jika biaya terlalu rendah atau tidak mencerminkan nilai pemanfaatan karya secara akurat, perlindungan terhadap hak penulis juga dinilai tidak akan efektif. Karena itu, perdebatan yang berlangsung selama ini dipandang bukan semata konfrontasi antara penulis dan pelaku bisnis, melainkan upaya mencari titik seimbang antara dua kepentingan yang sama-sama sah.
Dalam proses konsultasi yang berjalan, isu transparansi muncul sebagai pesan utama. Mekanisme hak cipta modern dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada kewenangan organisasi pengelola hak cipta kolektif untuk memungut biaya, tetapi juga harus menjamin keterbukaan tentang cara perhitungan, dasar penentuan tingkat biaya, serta penerapannya dalam praktik.
Perkembangan industri budaya juga membuat penggunaan musik tidak lagi terbatas pada program musik tradisional. Musik dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pertunjukan teater, opera tradisional Vietnam, program seni multiguna, konferensi pelanggan, festival budaya, promosi merek, pusat konvensi, ruang publik, hingga produk budaya digital. Perbedaan karakteristik antar-genre dan bentuk kegiatan ini dipandang membuat penerapan sistem penilaian yang kaku berisiko memunculkan persoalan di lapangan.
Musisi Le Van Loc menilai mekanisme hak cipta yang dapat diterima secara sosial perlu menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana karya digunakan, berapa nilai komersial sesungguhnya, seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan musik, serta seberapa terjangkau bagi setiap kelompok sasaran. Menurutnya, jika hal-hal tersebut teratasi, penetapan harga hak cipta dapat menjadi alat untuk mendorong kreativitas, bukan hambatan bagi aktivitas artistik.
Proses konsultasi ini juga menarik perhatian komunitas seni di Kota Ho Chi Minh, yang dikenal memiliki kancah musik dinamis dan menjadi tempat berkumpulnya musisi profesional, penyanyi, perusahaan produksi, serta penyelenggara pertunjukan. Komposer Nguyen Quang Vinh, Ketua Asosiasi Musik Kota Ho Chi Minh, menyatakan perlindungan hak cipta merupakan tren yang tak terhindarkan dalam industri budaya modern. Ia menilai banyak komposer selama ini belum menerima hak penuh atas karya yang luas digunakan masyarakat, namun menekankan penetapan harga hak cipta perlu disusun melalui dialog dan mendengarkan praktik operasional bisnis pertunjukan untuk mencapai konsensus.
Musisi Vu Hoang menambahkan bahwa konsultasi tersebut menyampaikan pesan perlunya membangun lingkungan hukum yang harmonis, di mana hak penulis terlindungi sekaligus hak pengembangan perusahaan budaya dihormati. Ia berpendapat, ketika penulis mendapat kompensasi yang adil, pelaku usaha dapat memperkirakan biaya secara transparan, dan regulator menjalankan peran pengaturan secara adil, industri seni pertunjukan berpeluang berfungsi sebagai pasar budaya modern.
Dengan demikian, konsultasi mengenai penetapan harga hak cipta ini dipandang bukan untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan untuk merumuskan mekanisme yang adil, transparan, dan layak bagi masa depan industri budaya Vietnam.
