Eksponen gerakan 1998 mengajak para pelaku reformasi melakukan introspeksi atas perjalanan reformasi selama 28 tahun, khususnya terkait kontribusi terhadap penguatan demokrasi politik.

Lingkar 98 Jawa Barat bersama Resolution Network menilai gerakan 1998 saat ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Mereka menyoroti bahwa proses demokratisasi politik dinilai tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, sehingga berpotensi melahirkan apa yang mereka sebut sebagai “demokrasi semu”.

Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, menyampaikan bahwa selama era reformasi, penguasaan sumber daya alam dinilai masih terpusat pada segelintir kelompok. Ia menyebut kondisi itu sebagai “serakahnomic”.

“Sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi. Hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak,” kata Agus Teddy Sumantri kepada wartawan.

Ia juga menyatakan, sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Lingkar 98 Jabar menegaskan sistem demokrasi di Indonesia semestinya berlandaskan sosio-demokrasi, bukan demokrasi liberal ala Barat yang menurut mereka hanya menekankan kebebasan dalam pemilihan umum.

“Demokrasi ala Barat ini mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara,” ujar Agus, yang juga disebut sebagai mantan Ketua TKN Golf Prabowo-Gibran Provinsi Jawa Barat.