Jakarta — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong penguatan kolaborasi global untuk menghadapi perubahan iklim, yang dinilai telah berdampak serius terhadap desa-desa di berbagai wilayah.
Hal itu disampaikan Yandri saat memberikan sambutan dalam Workshop Global Knowledge Exchange on Community-Driven Approaches for Resilience yang diselenggarakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan Bank Dunia di Jakarta, Senin (19/1/2026) malam.
Yandri mencontohkan dampak perubahan iklim yang memicu bencana banjir dan dirasakan warga desa di sejumlah daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Utara. Ia menyebut, di Aceh terdapat desa yang hilang akibat banjir besar. “Di Aceh itu banyak desa yang hilang, yang selama ini desanya ada menjadi tidak ada karena terdampak banjir yang luar biasa,” kata Yandri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan desa menjadi wilayah yang paling rentan ketika bencana terjadi. Karena itu, ia mengajak negara-negara untuk memperkuat kerja sama lintas batas, mengingat isu perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, melainkan seluruh negara.
Dalam forum internasional yang dihadiri perwakilan dari 12 negara, Yandri menilai posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia membuat upaya menjaga desa dan lingkungan berdampak lebih luas secara global. “Kalau Indonesia tidak kita rawat secara bersama-sama, sesungguhnya kita tidak memaksimalkan bagaimana kita merawat dunia,” ujarnya.
Yandri juga menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desa ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan nasional. Ia merujuk pada Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Ia mengatakan Kemendes PDT telah menjalankan 12 aksi Bangun Desa yang berfokus pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, energi, air, serta pengelolaan lingkungan. “Dua belas aksi ini sejatinya ujungnya adalah menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kita semua, dan menyelamatkan umat manusia,” kata Yandri.
Dalam kesempatan itu, Yandri menyampaikan apresiasi kepada Bank Dunia dan negara-negara peserta atas kerja sama yang telah terjalin. Ia berharap lokakarya menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat kebijakan pembangunan desa. Ia juga menegaskan forum tersebut tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi ruang berbagi data, fakta, dan pengalaman lintas negara yang diharapkan bermuara pada kebijakan yang tepat sasaran.
Adapun 12 negara yang hadir dalam lokakarya ini meliputi Thailand, Filipina, Kamboja, Papua Nugini, Tanzania, Guinea, Madagaskar, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Peru, dan Bangladesh. Sejumlah perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat, Multi-Donor Fund, kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa juga turut diundang.
Lokakarya ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 15 Januari 2026. Agenda lokakarya mencakup diskusi panel dengan narasumber dari negara peserta dan Pemerintah Indonesia.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Ingo Wiederhofer dari Bank Dunia, Staf Ahli Kemenko Pangan Bara Krisna Hasibuan, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Erik Teguh Primiantoro, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDT.
