JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pengelolaan royalti musik di platform digital mengikuti sistem yang diterapkan masing-masing layanan. Di saat yang sama, pemerintah disebut terus melakukan pembenahan ekosistem musik nasional, termasuk tata kelola royalti bagi para musisi.
“Kalau yang melalui platform Spotify, melalui sistem yang mereka miliki. Tetapi kan kita juga semua tahu bahwa saat ini terus memperbaiki ekosistem musik di Indonesia termasuk royalti di Indonesia,” kata Riefky usai menghadiri kegiatan ‘Spotify Loud and Clear Indonesia 2026’ di Jakarta, Kamis (25/6).
Riefky menyampaikan, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah itu, menurutnya, merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik di Indonesia.
Ia juga menyebut revisi Undang-Undang Hak Cipta saat ini tengah dibahas di DPR, dengan salah satu fokus utama terkait mekanisme pengelolaan dan penyaluran royalti musik di Indonesia.
Riefky menjelaskan, inisiatif revisi Undang-Undang Hak Cipta berada di DPR sebagai lembaga pengusul. Sementara itu, Kementerian Hukum disebut menjadi sektor utama karena kewenangan undang-undang tersebut berada pada kementerian tersebut.
Menurut Riefky, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan akan memberikan masukan dalam pembahasan revisi itu, yang akan disampaikan ketika DPR memulai proses pembahasan secara resmi.
“Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan juga akan memberikan masukan terhadap proses itu seketika DPR sudah memulai pembahasannya. Tetapi sambil jalan, tentu kita terus mendengarkan aspirasi, terus juga melihat lapangan tentang permasalahan-permasalahan yang ada untuk kita cari solusinya bersama-sama,” ujarnya.
Riefky menambahkan, masih banyak pihak yang merasakan ketidakadilan dalam sistem royalti musik saat ini. Selain persoalan lembaga kolektif, pengawasan, dan audit, ia juga menyoroti pembajakan sebagai masalah yang menjadi perhatian bersama.
