Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kewajiban pembayaran royalti musik berada pada pelaku usaha, bukan pengunjung kafe, restoran, atau tempat hiburan. Menurutnya, pemutaran musik di ruang publik komersial merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan.
Hal itu disampaikan Supratman dalam kegiatan What’s Up Kemenkum Campus Calls Out di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin, 9 Februari 2026. Ia menyebut pemahaman bahwa pengunjung ikut dibebani biaya royalti adalah keliru.
Supratman juga meluruskan anggapan bahwa royalti akan memberatkan dunia usaha. Ia menilai besaran royalti relatif kecil dibandingkan perputaran bisnis, sehingga tidak akan memicu kenaikan harga jual seperti yang dikhawatirkan.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh narasi penolakan royalti. Supratman menilai penolakan dapat merugikan para pencipta karena banyak di antara mereka menggantungkan hidup dari hak cipta.
Ia menegaskan pemerintah tidak mengelola atau mengambil dana royalti. Peran negara, kata Supratman, terbatas pada pengaturan dan pengawasan agar pelaksanaan royalti berjalan sesuai undang-undang.
Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Skema tersebut, menurutnya, diterapkan agar pemungutan royalti berlangsung lebih tertib dan transparan, serta tidak dilakukan sembarangan karena harus berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.
Supratman turut mendorong mahasiswa tetap kritis, termasuk dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ia menilai kebebasan akademik merupakan bagian penting dalam demokrasi.
Komisioner LMKN Marcell Siahaan menyebut dialog di kampus menjadi ruang penting komunikasi publik. Ia menilai forum akademik membantu meluruskan informasi sekaligus menjawab kegelisahan mahasiswa, serta menyatakan LMKN terbuka untuk pertanyaan akademik, termasuk terkait skripsi dan tesis.
Marcell juga menegaskan komitmen LMKN dalam menjaga sistem royalti nasional agar tetap aman dan bertanggung jawab. Ia mengajak publik tidak mudah terprovokasi dan mencari sumber informasi yang tepat.
