Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah dijadwalkan membahas sejumlah isu strategis dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Dua agenda yang disebut menjadi perhatian utama ialah reformasi tata kelola dana haji serta pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif fikih Islam.
Ketua Komisi Qanuniyah Muktamar, KH Abdul Ghofur Maimoen, menyatakan pengelolaan dana haji menjadi salah satu bahasan paling mendesak karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji. Komisi akan mengkaji status fikih penggunaan nilai manfaat dana haji untuk subsidi biaya jamaah yang berangkat.
“Isunya juga harus segera diselesaikan karena kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik akan mengganggu haji. Apakah subsidi yang dilakukan untuk jamaah haji itu sebetulnya secara fikih itu sah atau tidak,” kata KH Abdul Ghofur Maimoen, seperti dikutip NU Online, Ahad (19/7/2026).
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) NU di Ploso, Kediri. Dalam Munas itu disebutkan bahwa regulasi pengelolaan dana haji masih memerlukan penyempurnaan agar lebih transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.
Komisi juga berencana mendorong revisi sejumlah ketentuan dalam regulasi pengelolaan keuangan haji. Di antaranya memperjelas mekanisme distribusi nilai manfaat dana haji serta penyempurnaan akad wakalah antara jemaah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) sekaligus memastikan hak jamaah diketahui secara terbuka.
“Sehingga jamaah haji mengetahui secara jelas dan utuh hak dari nilai manfaat yang diterima dan berapa yang disalurkan untuk jemaah haji yang berangkat dalam bentuk subsidi,” ujarnya.
Selain isu haji, Muktamar ke-35 NU juga akan mengangkat persoalan pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam. Komisi menilai ketentuan fikih klasik yang mensyaratkan empat saksi dalam pembuktian berpotensi menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan dalam praktik hukum modern.
“Dalam fikih pembuktian pemerkosaan harus ada empat saksi. Dan kalau itu yang dilakukan, yang menjadi korban justru korbanya itu sendiri,” kata KH Abdul Ghofur Maimoen.
Melalui forum bahtsul masail, para ulama NU akan mengkaji pendekatan fikih yang lebih responsif terhadap perlindungan korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.
KH Abdul Ghofur Maimoen berharap pembahasan isu-isu strategis tersebut memperoleh perhatian yang seimbang dengan dinamika pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar. Menurutnya, keputusan-keputusan keagamaan yang dihasilkan berpotensi memberi kontribusi penting bagi pengembangan fikih dan menjawab tantangan umat Islam kontemporer.
