Ketua Asosiasi Musisi Vietnam, komposer Nguyen Duc Trinh, menilai musik masih menjadi bidang seni yang paling sering menjadi sasaran pelanggaran hak cipta. Menurutnya, pelanggaran terjadi mulai dari penggunaan karya tanpa izin hingga penghindaran kewajiban pembayaran royalti selama proses eksploitasi karya.
“Di antara berbagai bidang seni, musik mungkin merupakan bidang yang paling sering menjadi sasaran pelanggaran hak cipta. Ini adalah kenyataan yang disadari sepenuhnya oleh mereka yang berprofesi di bidang ini,” kata Nguyen Duc Trinh saat berbicara kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pelanggaran hak cipta di musik muncul dalam beragam bentuk. Salah satu sumber pelanggaran yang menonjol, menurutnya, justru datang dari organisasi penyelenggara pertunjukan. Trinh menyebut masih ada penyelenggara yang beralasan program memiliki tujuan politik untuk menghindari pembayaran royalti kepada pencipta.
“Masih ada beberapa penyelenggara pertunjukan yang menggunakan alasan bahwa program tersebut memiliki tujuan politik untuk menghindari pembayaran royalti kepada penulis. Ini tidak masuk akal, karena semua orang yang terlibat dalam program tersebut menerima imbalan, sementara pencipta karya tidak dijamin hak yang sepadan,” ujarnya.
Trinh juga menilai hak cipta belum sepenuhnya dipandang semestinya sebagai bentuk kekayaan intelektual yang bernilai. Ia menyoroti adanya karya yang dieksploitasi secara luas dan menguntungkan banyak pihak, tetapi perhatian terhadap hak pencipta belum memadai.
Menurutnya, popularitas musik membuat sebagian orang tidak sepenuhnya menghargai nilai sebuah karya kreatif. Padahal, setiap lagu lahir melalui proses artistik yang serius, melibatkan investasi waktu, intelektualitas, dan emosi dari penciptanya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memunculkan tantangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem hukum kekayaan intelektual di Vietnam disebut telah ditingkatkan secara bertahap untuk membentuk kerangka perlindungan hak cipta yang semakin komprehensif. Namun, Trinh menekankan bahwa aturan hukum saja tidak cukup tanpa budaya menghormati hak cipta di masyarakat.
“Saya percaya bahwa selain peraturan hukum, kesadaran dan tanggung jawab dari mereka yang menggunakan karya tersebut sangat penting. Ketika memanfaatkan nilai suatu karya, perlu untuk menghormati hak-hak sah penciptanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, masih ada pelaku usaha yang telah lama menggunakan musik tetapi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hak cipta. Situasi ini, kata Trinh, berulang kali menjadi perhatian organisasi pengelola hak cipta dalam beberapa tahun terakhir. Ia memperingatkan bahwa jika penggunaan karya tanpa membayar royalti terus dianggap wajar, upaya membangun pasar hak cipta yang sehat akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.
Trinh menilai tantangan perlindungan hak cipta kini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu, ketika pelanggaran banyak terjadi melalui penggandaan kaset atau penggunaan karya tanpa izin. Kehadiran media sosial dan platform berbagi konten memang mempermudah karya menjangkau publik, tetapi sekaligus memunculkan persoalan dalam penetapan, pengelolaan, dan perlindungan hak cipta.
Ia mencontohkan keluhan komposer Giang Son terkait kesulitan verifikasi hak cipta ketika mengunggah karya sendiri ke platform digital. Bagi Trinh, kasus tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan hak cipta di lingkungan teknologi agar lebih sesuai kebutuhan praktis.
“Bahkan para penulis terkadang menghadapi kesulitan dalam memverifikasi hak cipta atas karya mereka di lingkungan digital. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen hak cipta perlu diperbarui dan ditingkatkan agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Menurut Trinh, perlindungan hak cipta di era digital tidak cukup hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Ia menilai dibutuhkan alat manajemen yang lebih efektif untuk memastikan hak pencipta sejak karya mulai dimanfaatkan.
Seiring pesatnya pertumbuhan platform digital, jejaring sosial, dan kecerdasan buatan, Trinh menyebut tuntutan terhadap pengelolaan hak cipta juga meningkat. Ia merekomendasikan agar para pencipta segera mendaftarkan hak cipta setelah menerbitkan karya, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas apabila terjadi sengketa atau pelanggaran.
“Para penulis sebaiknya secara proaktif mendaftarkan karya mereka segera setelah diterbitkan untuk melindungi hak cipta dan mempermudah pengelolaannya,” katanya.
Trinh juga menyampaikan bahwa banyak negara telah mengembangkan perangkat efektif untuk analisis statistik, kontrol, dan pemantauan penggunaan karya. Menurutnya, perangkat semacam itu membuat perlindungan hak cipta lebih transparan dan memudahkan deteksi pelanggaran.
“Di luar negeri, perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang musik, ditegakkan dengan sangat ketat. Kasus pelanggaran seringkali dikenakan sanksi berat. Ini adalah pengalaman yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di negara kita,” ujar Nguyen Duc Trinh.
