Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan agenda persetujuan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung alot dan sempat memanas. Sidang yang digelar Sabtu (18/7/2026) itu diwarnai interupsi hingga berujung pada penolakan oleh mayoritas fraksi.

Dari sembilan fraksi di DPRD Lombok Barat, lima fraksi menyatakan menolak LPJ Bupati, sementara empat fraksi menyatakan menerima. Perbedaan sikap tersebut membuat jalannya persidangan berjalan dinamis.

Lima fraksi yang menyatakan menolak yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Perindo, dan Fraksi Partai Demokrat. Adapun fraksi yang menerima adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Nasdem.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi bersama unsur pimpinan dewan lainnya. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini beserta Wakil Bupati Hj. Nurul Adha.

Agenda paripurna tersebut disebut sebagai batas waktu terakhir untuk persetujuan dan penandatanganan bersama atas Raperda LPJ. Namun, komposisi suara penolakan yang lebih banyak, yakni lima berbanding empat, membuat pembahasan sempat buntu.

Untuk merespons situasi yang dinilai kurang kondusif, pimpinan sidang kemudian menskors rapat selama 10 menit guna membuka ruang lobi dan mencari konsensus. Hingga berita ini diturunkan, rapat pasca-skors masih berlanjut untuk menentukan keputusan akhir terkait laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat.