Pemerintah menetapkan penanganan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur sebagai agenda mendesak. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian pada risiko keselamatan warga, terutama pelajar, yang selama ini harus menyeberangi sungai menggunakan perahu getek karena jembatan tidak berfungsi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi jembatan di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kamis (5/2/2026). Dalam keterangan tertulisnya, kunjungan tersebut disebut sebagai respons cepat pemerintah terhadap persoalan infrastruktur yang berdampak pada aktivitas harian masyarakat.
“Saya datang sesuai arahan Bapak Presiden. Isu ini sudah menjadi perhatian nasional. Pemerintah harus hadir secara komprehensif,” kata Dody di lokasi.
Sebagai langkah awal, Kementerian PU memulai penataan kondisi Sungai Way Bungur. Fokus utama diarahkan pada pengendalian luapan air yang kerap memicu banjir dan memperparah kerusakan infrastruktur di sekitarnya.
“Pembersihan muara sungai dari sedimentasi menjadi prioritas. Sekitar 10 kilometer akan segera didesain dan dibangun tanggul,” ujar Dody.
Selain penanganan sungai, pemerintah juga mempercepat perencanaan pembangunan jembatan permanen. Dody menyebut persoalan di Way Bungur tidak semata terkait jembatan, karena proyek yang telah lama mangkrak berkaitan dengan kondisi sungai serta kendala hukum dan teknis.
“Ini bukan hanya soal jembatan. Ada persoalan sungai yang harus diselesaikan bersamaan. Semuanya harus dibereskan,” kata Dody.
Upaya terpadu tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang, termasuk menyediakan akses yang lebih aman bagi pelajar dan warga, sekaligus memulihkan konektivitas antardesa.
Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menyambut baik perhatian pemerintah pusat. Ia menilai Jembatan Way Bungur memiliki peran strategis bagi mobilitas warga dan perekonomian daerah.
“Jembatan Way Bungur sangat vital. Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU yang menjadikannya prioritas,” ujarnya.
Kementerian PU menyatakan sinergi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat. Upaya tersebut disebut sejalan dengan Astacita untuk menghadirkan infrastruktur yang aman, adil, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
