Speaker kecil di Rosemary Cafe, Hai Phong, sebelumnya hanya dipakai untuk mengisi suasana agar ruangan tidak terasa sepi. Setiap hari, pemilik kafe Tran Thi Thanh Thao (32) memutar daftar putar dari YouTube dengan pilihan musik yang menenangkan.

“Apa pun yang kami dengar di rumah, kami putar di kafe,” kata Thao. Karena itu, ia mengaku terkejut ketika mengetahui informasi bahwa mulai 1 Juli, kafe dan restoran yang memutar musik untuk pelanggan mungkin perlu membayar biaya hak cipta. Informasi tersebut membuatnya bingung, terutama karena belum ada penjelasan rinci yang ia terima.

Selain memutar musik dari YouTube, Rosemary Cafe juga sesekali berkolaborasi dengan siswa untuk mengadakan sesi menyanyi langsung. Bagi Thao, kegiatan itu dimaksudkan untuk membuat suasana lebih hidup dan pelanggan lebih nyaman. Namun setelah isu hak cipta musik mencuat, ia menilai model tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Kebingungan Thao tidak hanya soal perlu atau tidaknya membayar, tetapi juga menyangkut mekanisme pelaksanaannya. Ia mengatakan mengetahui informasi tersebut terutama dari media dan belum menerima arahan spesifik tentang pihak yang harus dihubungi, organisasi yang menerima pembayaran, besaran biaya, serta ruang lingkup penggunaan musik setelah pembayaran dilakukan.

“Jika biayanya wajar, kita bisa menjajakinya lebih lanjut. Tetapi jika terlalu tinggi, kemungkinan besar kita tidak mampu membayarnya,” ujar Thao.

Di sisi lain, bagi jaringan F&B besar seperti Highlands Coffee, The Coffee House, dan Phê La, isu ini dinilai lebih mudah ditangani karena mereka umumnya memiliki tim operasional, dukungan hukum, atau mitra konsultasi. Daftar putar musik di jaringan besar juga cenderung distandardisasi untuk seluruh gerai, bukan ditentukan masing-masing toko.

Berbicara kepada Tri Thức - Znews, ahli F&B sekaligus Direktur Concepts Academy (VCS) Nguyen Thai Binh mengatakan aturan mengenai hak cipta musik yang diputar di restoran dan kafe bukan hal baru. Kerangka hukumnya telah ada sejak Undang-Undang Kekayaan Intelektual 2005, sementara ketentuan yang lebih spesifik untuk restoran dan kafe diuraikan dalam Keputusan 17/2023.

Menurut Binh, isu ini kembali mencuat belakangan ini terutama karena pertanyaan soal besaran biaya dan cara penerapannya. Hal itu memicu kekhawatiran di kalangan pemilik usaha kecil.

Para ahli menyarankan pemilik usaha menilai situasi dengan tenang. Secara prinsip, bila musik digunakan untuk menciptakan suasana, membuat pelanggan bertahan lebih lama, dan mendukung operasional bisnis, pembayaran royalti dinilai wajar. Musik juga dipandang sebagai aset kreatif, serupa dengan resep, gambar, atau konsep merek.

Dalam industri makanan dan minuman, Binh menilai musik bukan sekadar latar. Musik disebut sebagai bagian dari desain pengalaman pelanggan. Minuman yang sama bisa terasa berbeda ketika dinikmati di suasana jazz dibandingkan EDM, atau ketika daftar putar berubah-ubah tergantung staf yang bertugas.

Dari sisi branding, musik juga disebut sebagai bentuk “pengenalan pendengaran”. Jika logo, warna, dan interior membantu pelanggan mengenali tempat secara visual, maka daftar putar dan volume dapat membentuk ingatan pendengaran. Tempat usaha yang dirancang konsisten dapat memberi sinyal cepat kepada pelanggan apakah ruang itu cocok untuk bekerja, rapat, berkumpul keluarga, atau relaksasi akhir pekan.

Karena terlibat langsung dalam pengalaman pelanggan, aturan hak cipta diperkirakan berdampak lebih nyata pada model “penjualan ruang” seperti kafe gaya hidup, co-working space, lounge, bistro, tempat makan kasual, bar, atau pub—tempat musik berkontribusi membuat pelanggan bertahan lebih lama dan memengaruhi persepsi layanan.

Dari perspektif hukum, Wakil Direktur Firma Hukum Le Hong Hien & Associates, Chu Thi Ut Quynh, menjelaskan bahwa tindakan kafe dan restoran memutar musik untuk pelanggan tidak lagi dianggap sekadar “mendengarkan musik”. Ketika musik diputar melalui pengeras suara, layar, atau perangkat teknis di ruang bisnis sehingga dapat diakses banyak orang, hal itu dinilai sebagai penggunaan karya dalam lingkungan komersial dan menjadi bagian dari operasi bisnis yang menimbulkan kewajiban hak cipta.

Penjelasan ini juga menjadi alasan mengapa pembayaran layanan seperti Spotify Premium, Apple Music, atau YouTube Premium disebut belum otomatis memenuhi kewajiban hak cipta untuk penggunaan di tempat usaha. Pemilik bisnis tetap perlu bekerja sama dengan Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 341/2025/ND-CP, restoran dan kafe yang menggunakan karya yang telah dipublikasikan, rekaman audio, atau rekaman video untuk tujuan bisnis tanpa membayar royalti dapat dikenai denda 10 juta hingga 20 juta VND. Jika pelanggar adalah organisasi, denda dapat menjadi 20 juta hingga 40 juta VND. Selain denda, pelaku usaha juga dapat diwajibkan mengembalikan keuntungan ilegal yang dianggap diperoleh dari pelanggaran, jika pihak berwenang menetapkan keuntungan tersebut memang dihasilkan.

Sanksi ini berlaku untuk pemutaran musik berhak cipta di tempat usaha seperti kafe, restoran, hotel, toko, supermarket, spa, pusat kebugaran, dan lokasi lain tanpa memenuhi kewajiban royalti. Jika perbuatan dinilai lebih serius, seperti mempertunjukkan atau memutar musik di tempat umum tanpa izin, sanksinya dapat lebih tinggi, berkisar 20 juta hingga 50 juta VND, tergantung sifat pelanggaran.

Terkait besaran biaya, Keputusan 17/2023 mengatur bahwa biaya hak cipta musik tahunan dihitung berdasarkan gaji pokok dikalikan faktor penyesuaian. Untuk kafe dan toko minuman, faktor ini bergantung pada bidang usaha dan luas area.

Untuk bangunan dengan luas 15 m2 atau kurang, koefisiennya 0,35. Untuk luas 15 m2 sampai 50 m2, setiap tambahan 1 m2 dihitung dengan koefisien 0,04. Untuk luas di atas 50 m2, setiap tambahan 1 m2 dihitung dengan koefisien 0,02.

Dalam tabel perhitungan yang dicantumkan, contoh estimasi royalti tahunan adalah: luas 15 m2 dengan koefisien total 0,35 setara 885.500 VND; luas 30 m2 dengan koefisien 0,95 setara 2.403.500 VND; luas 50 m2 dengan koefisien 1,75 setara 4.427.500 VND; dan luas 60 m2 dengan koefisien 1,95 setara 4.933.500 VND.

Binh menilai metode penarikan biaya berdasarkan luas memiliki keunggulan karena sederhana, mudah diterapkan, dan mudah dipantau. Namun, ia menilai metode ini belum sepenuhnya mencerminkan operasional nyata setiap model F&B. Dengan luas yang sama, sebuah kedai kopi bisa menggunakan musik untuk membuat pelanggan betah berjam-jam, sedangkan restoran dengan durasi kunjungan lebih singkat memiliki peran musik yang berbeda.

Karena itu, para ahli menyarankan agar ke depan metode perhitungan dapat dikelompokkan lebih jelas dengan menggabungkan wilayah dan jenis usaha, peran musik dalam model bisnis, waktu penggunaan, pendapatan, atau jumlah gerai. Usaha kecil dinilai membutuhkan pedoman yang sederhana agar biaya kepatuhan tidak menjadi sumber kekhawatiran.

Untuk pemilik kafe dan restoran, Binh menyarankan agar tidak langsung bereaksi drastis dengan mematikan musik. Langkah awal yang disarankan adalah meninjau sumber musik yang digunakan—mulai dari YouTube, akun Spotify pribadi, drive USB, daftar putar buatan staf, DJ, musik live, hingga layanan musik latar komersial—lalu memastikan apakah musik tersebut diizinkan untuk penggunaan bisnis, apa ruang lingkupnya, dan dokumen pendukung apa yang diperlukan.

Quynh juga menyarankan agar pelaku usaha yang membutuhkan musik menghubungi organisasi hak cipta dan hak terkait seperti VCPMC atau Asosiasi Industri Rekaman Vietnam (RIAV) untuk mendapatkan panduan dan menentukan ruang lingkup otorisasi.

Menurut para ahli, tahun 2026 dipandang sebagai titik ketika industri jasa makanan memasuki lingkungan yang lebih patuh. Seiring pasar semakin matang, biaya perizinan, biaya hukum, penagihan, perangkat lunak, dan manajemen operasional diperkirakan akan semakin terlihat dalam aktivitas bisnis sehari-hari.