Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung penyediaan data yang akurat dan berkualitas. Penguatan kerja sama ini diarahkan antara lain untuk pengendalian inflasi daerah serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, menerima audiensi BPS Banjar di ruang kerja Sekda, Kantor Bupati Banjar di Martapura, Senin (10/3). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Banjar Roy Suryanto memaparkan sejumlah agenda strategis BPS yang direncanakan sepanjang 2026.
Roy menjelaskan, salah satu agenda utama adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan kegiatan berskala nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk di daerah.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Banjar. Selain sensus ekonomi, BPS juga menyiapkan rencana penguatan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah agar data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah terintegrasi dan memiliki standar yang sama.
Agenda lainnya, kata Roy, adalah rencana kolaborasi penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Sosial. Upaya ini ditujukan untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Roy berharap dukungan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar agar berbagai agenda tersebut dapat berjalan lancar.
Menanggapi paparan tersebut, Ikhwansyah menyampaikan apresiasi atas upaya BPS. Ia menilai data yang valid dan terintegrasi penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian inflasi, serta penyusunan program yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Ikhwansyah juga menyatakan kesiapan Pemkab Banjar untuk mendukung dan berkolaborasi agar agenda BPS dapat terlaksana dengan baik. Ia menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk menjalin koordinasi yang baik dengan BPS, terutama dalam penguatan statistik sektoral serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, data yang akurat merupakan pondasi penting pembangunan. Karena itu, ia mendorong seluruh SKPD terus meningkatkan koordinasi dengan BPS agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
