Pemulihan pascabanjir di Aceh terus berjalan seiring upaya pemerintah mengembalikan aktivitas warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Banjir sebelumnya memengaruhi permukiman, infrastruktur, serta kegiatan ekonomi di sejumlah wilayah. Dalam proses pemulihan ini, pemerintah menyatakan penanganan dilakukan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga menyangkut penguatan sosial, ekonomi, dan ketertiban publik.
Sejumlah langkah dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan rumah warga terdampak, normalisasi sungai, rehabilitasi jalan dan jembatan, hingga pemulihan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta organisasi kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan. Bantuan logistik, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial juga diberikan kepada warga.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan harapan agar tidak ada pihak yang melakukan provokasi di tengah situasi bencana yang melanda wilayah Sumatra. Ia mengatakan TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang fokus membantu percepatan pemulihan akibat bencana. Terkait pengibaran bendera GAM, Agus meminta agar tidak ada kelompok yang memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan provokasi.
Di sisi lain, pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas. Banjir berdampak pada warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah. Pemerintah mendorong pemulihan melalui program padat karya, bantuan modal usaha, serta dukungan sarana produksi. Aktivitas ekonomi disebut mulai bergerak kembali, termasuk pasar rakyat yang kembali ramai, lahan pertanian yang berangsur pulih, dan nelayan yang kembali melaut.
Dalam proses pemulihan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan persatuan di ruang publik. Pemerintah mengingatkan agar ruang publik tetap kondusif dan bebas dari simbol-simbol separatis, termasuk bendera GAM. Menurut pemerintah, langkah ini dimaksudkan untuk menjaga suasana tetap damai, menghormati hukum, dan merawat persatuan agar program pemulihan berjalan efektif.
Pemerintah menyatakan pengingat tersebut tidak dimaksudkan menghapus identitas budaya Aceh. Aceh disebut tetap dihormati sebagai daerah dengan kekhususan dan keistimewaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga mengajak elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda untuk menjaga suasana damai dan memusatkan perhatian pada agenda pemulihan serta pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta semua pihak menahan diri terkait munculnya konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera GAM. Ia menilai langkah menahan diri diperlukan agar situasi di lapangan tetap kondusif, dengan penanganan bencana sebagai prioritas utama. Ia juga menekankan perbedaan pandangan politik sebaiknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat.
Partisipasi masyarakat disebut menjadi salah satu kunci dalam pemulihan. Warga menunjukkan solidaritas, mulai dari membantu membersihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum, hingga saling mendukung pelaku usaha kecil. Pemerintah menilai situasi sosial yang kondusif akan memperkuat efektivitas kebijakan pemulihan.
Ke depan, pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Agenda yang disebut penting meliputi penataan tata ruang, penguatan mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran lingkungan, dengan persatuan, ketertiban, dan kepatuhan hukum sebagai fondasi.
