Penanganan pascabencana kerap diukur dari hal-hal yang terlihat dan mudah dihitung, seperti jumlah rumah rusak, infrastruktur yang terputus, hingga besaran dana rehabilitasi. Namun, dalam proses pemulihan di Aceh, ada aspek yang dinilai masih sering luput dari perhatian, yakni kondisi psikologis anak-anak setelah bencana.
Di tengah laporan yang tersusun rapi dan pencabutan status darurat, sebagian anak disebut masih mengalami ketakutan saat hujan turun, gelisah ketika mendengar suara keras, atau kehilangan minat belajar tanpa mampu menjelaskan penyebabnya. Gejala semacam ini tidak selalu tampak mencolok, tetapi dapat menjadi penanda adanya tekanan psikologis yang belum tertangani.
Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana. Gempa bumi dan tsunami 2004 meninggalkan trauma yang disebut masih terasa hingga kini. Setelah itu, bencana dalam bentuk lain seperti banjir, longsor, abrasi, dan cuaca ekstrem terus berulang hampir setiap tahun di berbagai kabupaten/kota. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Aceh berada di wilayah risiko bencana yang berulang, sehingga anak-anak tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang dapat muncul berulang kali.
Selama ini, penanganan pascabencana di Aceh disebut masih bertumpu pada pendekatan fisik dan administratif. Keberhasilan sering diukur dari kecepatan membangun kembali rumah, memperbaiki infrastruktur, dan menyalurkan bantuan logistik. Pendekatan ini dinilai penting, tetapi dianggap belum memadai jika pemulihan psikologis anak tidak ditempatkan sebagai prioritas. Akibatnya, pemulihan yang terjadi dikhawatirkan hanya menyentuh permukaan, sementara luka emosional anak dibiarkan pulih secara alamiah atau mengendap tanpa penanganan.
Bagi anak, bencana bukan sekadar peristiwa alam yang tercatat dalam laporan. Bencana dapat mengguncang rasa aman paling dasar, misalnya ketika harus tinggal di pengungsian, kehilangan ruang bermain dan belajar, menyaksikan kepanikan orang dewasa, atau terpisah dari figur yang memberi rasa aman. Trauma pada anak disebut sering hadir melalui perubahan perilaku, seperti menjadi pendiam, mudah marah, sulit berkonsentrasi, atau kehilangan motivasi belajar.
Dalam perspektif psikologi perkembangan, anak sangat bergantung pada stabilitas lingkungan untuk tumbuh secara sehat. Bencana merusak stabilitas itu secara tiba-tiba dan drastis. Tantangan di Aceh dinilai lebih kompleks karena sebagian anak tidak hanya mengalami satu peristiwa traumatis, tetapi hidup dalam kemungkinan trauma berulang. Tanpa mekanisme pemulihan psikologis yang sistematis dan berkelanjutan, pengalaman tersebut berpotensi menumpuk dan memengaruhi perkembangan emosi, sosial, serta akademik anak dalam jangka panjang.
Pemulihan psikologis anak pascabencana disebut masih kerap dipahami sebagai kegiatan tambahan, bukan kebutuhan utama. Pengalaman tsunami 2004 menunjukkan bahwa perhatian besar pada fase darurat dan rekonstruksi fisik sering tidak diiringi upaya pemulihan psikologis yang berkelanjutan. Ketika fase darurat dinyatakan selesai, perhatian terhadap kondisi psikologis anak perlahan menghilang, seolah trauma akan pulih dengan sendirinya seiring waktu.
Pandangan tersebut dinilai mencerminkan paradigma penanganan bencana yang berorientasi pada hasil cepat dan terukur secara fisik. Padahal, pemulihan psikologis merupakan proses jangka panjang yang tidak selalu menghasilkan capaian instan. Anak membutuhkan ruang aman yang konsisten, relasi suportif, serta pendampingan berkelanjutan untuk membangun kembali rasa percaya terhadap lingkungan. Tanpa dukungan itu, trauma dapat berkembang menjadi masalah perilaku, kesulitan belajar, hingga gangguan kesehatan mental di kemudian hari.
Menjadikan pemulihan psikologis anak sebagai prioritas berarti menempatkan kesejahteraan psikologis sejajar dengan pemulihan fisik dan ekonomi. Dalam kerangka ini, keberhasilan penanganan pascabencana tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan baru, tetapi juga dari pulihnya fungsi psikososial anak dalam kehidupan sehari-hari.
Di Aceh, reorientasi tersebut dinilai relevan karena wilayah yang berulang kali mengalami bencana membutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Pemulihan psikologis anak dipandang bukan semata respons terhadap satu peristiwa bencana, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun ketangguhan sosial masyarakat.
Dalam konteks itu, sektor pendidikan disebut memegang peran strategis. Sekolah merupakan institusi yang relatif stabil pascabencana dan menjadi titik temu berbagai aspek pemulihan. Bagi anak-anak, kembali ke sekolah kerap menjadi simbol awal kembalinya keteraturan hidup. Namun, sekolah dinilai tidak cukup hanya berfungsi mengejar ketertinggalan akademik, melainkan juga menjadi ruang pemulihan psikososial.
Guru berada di garis depan dalam mengenali kondisi emosional anak, karena perubahan perilaku, penurunan konsentrasi, atau kecenderungan menarik diri sering kali terlihat di ruang kelas. Meski demikian, peran ini dinilai tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada guru tanpa dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. Literasi psikologis dasar serta pendekatan pembelajaran yang peka terhadap trauma disebut perlu menjadi bagian dari sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.
Pendekatan pendidikan yang peka terhadap trauma dipandang bukan berarti menurunkan standar pembelajaran. Sebaliknya, pendekatan ini memungkinkan proses belajar berlangsung lebih manusiawi dan efektif, karena anak yang merasa aman secara emosional dinilai lebih siap menerima pelajaran dan berinteraksi secara sehat. Dalam konteks Aceh, pendekatan ini disebut sejalan dengan nilai kultural dan keagamaan yang menjunjung empati, kepedulian, serta perlindungan terhadap anak.
Di luar sekolah, keluarga dan komunitas juga disebut berperan penting. Orang tua yang sering kali turut menjadi korban bencana dinilai membutuhkan pendampingan agar mampu menjadi sumber dukungan emosional bagi anak. Tanpa dukungan memadai, keluarga dikhawatirkan justru menjadi ruang reproduksi kecemasan. Karena itu, layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas dengan pendekatan sensitif terhadap budaya lokal dipandang menjadi kunci membangun ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan publik, pemerintah daerah Aceh didorong memasukkan pemulihan psikologis anak ke dalam strategi penanganan pascabencana. Indikator keberhasilan dinilai tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis anak, termasuk kemampuan kembali belajar dengan nyaman, rasa aman di lingkungan sekitar, serta harapan terhadap masa depan.
Pengalaman panjang Aceh menghadapi bencana disebut dapat menjadi modal untuk membangun pendekatan penanganan yang lebih matang dan manusiawi. Pemulihan psikologis anak dipandang bukan sekadar isu pendidikan atau kesehatan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Aceh. Anak-anak yang pulih secara emosional dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan berdaya.
Pada akhirnya, bencana di Aceh tidak hanya menguji ketangguhan infrastruktur, tetapi juga keberpihakan kebijakan terhadap generasi masa depan. Dengan menempatkan pemulihan psikologis anak sebagai prioritas dalam penanganan pascabencana, Aceh dinilai tidak hanya merespons krisis hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi yang lebih kuat bagi masa depan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
