Musik menjadi bagian yang nyaris tak terpisahkan dari suasana kafe dan restoran di Hanoi. Dari pagi hingga malam, berbagai tempat usaha memutar lagu-lagu populer—sering kali yang sedang tren di media sosial—untuk membangun pengalaman pelanggan. Sumbernya pun beragam, mulai dari YouTube hingga layanan streaming seperti Spotify dan Apple Music.
Namun di balik kebiasaan tersebut, masih terdapat kesenjangan pemahaman terkait kewajiban hak cipta. Nguyen Ha, pemilik tiga kedai kopi di Distrik Cau Giay, mengaku menyisihkan sekitar 200.000 VND per bulan untuk berlangganan YouTube Premium atau Spotify Premium. Ia beranggapan, pembayaran layanan tersebut berarti usahanya memiliki hak penuh untuk menggunakan musik yang tersedia.
Pemahaman semacam ini disebut banyak terjadi pada pelaku usaha jasa, dan berkontribusi pada pelanggaran hak cipta musik yang berlangsung lama. Berdasarkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual, penggunaan musik secara gratis hanya berlaku untuk keperluan pribadi. Jika musik dipakai untuk mendukung kegiatan bisnis dan menghasilkan keuntungan komersial, pemilik usaha wajib membayar royalti sesuai ketentuan.
Layanan musik online juga menyatakan bahwa biaya berlangganan ditujukan untuk kenyamanan pengguna, seperti streaming tanpa iklan atau fitur tambahan. Pembayaran tersebut tidak otomatis memberikan hak untuk memutar musik secara komersial di ruang publik.
Ekonom Nguyen Thanh Doan menilai pelanggaran hak cipta musik lebih sering terjadi di kafe dan restoran skala kecil. Sebaliknya, jaringan bisnis besar seperti hotel atau merek internasional cenderung menangani isu ini secara serius melalui departemen hukum mereka. Ia menambahkan, dengan regulasi hak cipta yang semakin ketat di Vietnam, pelaku usaha kecil perlu mulai memasukkan biaya royalti ke dalam anggaran operasional bulanan. Menurutnya, tren ini sulit diabaikan ke depan.
Dari sisi hukum, pengacara Pham Tuan dari Asosiasi Advokat Hanoi menjelaskan bahwa peraturan saat ini—khususnya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual—telah mendefinisikan tanggung jawab organisasi dan individu yang memanfaatkan musik dalam kegiatan bisnis. Jika pemilik hak cipta tidak melarang penggunaan karyanya untuk tujuan komersial, karya tersebut dapat digunakan tanpa izin langsung, tetapi pengguna tetap wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait.
Dengan demikian, kafe atau restoran tidak perlu menghubungi setiap musisi untuk meminta izin memutar lagu, tetapi tetap memiliki kewajiban membayar royalti. Pham Tuan menegaskan, meskipun pelanggan tidak membayar langsung untuk mendengarkan musik, pemutaran lagu tetap dinilai sebagai elemen pendukung operasional yang membantu meningkatkan kualitas layanan, menarik pelanggan, dan menghasilkan manfaat ekonomi. Karena itu, praktik tersebut termasuk penggunaan komersial.
Pham Tuan juga merujuk Keputusan Pemerintah No. 17/2023/ND-CP yang mencantumkan penggunaan karya musik di restoran, kafe, hotel, supermarket, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan berbagai jenis usaha lain sebagai aktivitas yang tunduk pada kewajiban hak cipta.
Berdasarkan ketentuan tersebut, biaya hak cipta musik tahunan dihitung berdasarkan luas area usaha. Besarannya berkisar dari 885.500 VND untuk lokasi dengan luas 15 m² atau kurang hingga hampir 9,5 juta VND untuk lokasi seluas 100 m². Adapun biaya tahunan maksimum disebut tidak melebihi 20,24 juta VND untuk lokasi dengan luas yang lebih besar.
Menurut Pham Tuan, biaya hak cipta semestinya tidak dipandang sebagai beban yang tidak wajar. Ia menyebutnya sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan antara pencipta dan pihak yang mengeksploitasi nilai komersial karya. Dalam praktik bisnis, biaya ini diposisikan setara dengan pos pengeluaran lain seperti sewa, listrik, dan air ketika usaha memanfaatkan kekayaan intelektual milik pihak lain.
Di tengah ekonomi digital, kekayaan intelektual kian menjadi sumber daya penting. Lingkungan bisnis yang beradab tidak hanya diukur dari kualitas layanan atau pendapatan, tetapi juga dari tingkat penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Bagi kafe, restoran, dan pelaku usaha jasa, kepatuhan pada aturan hak cipta musik dipandang sebagai kewajiban hukum sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap komunitas kreatif untuk mendukung pasar budaya yang sehat dan berkelanjutan.
