Sejumlah pencipta lagu, arranger, produser musik, dan pegiat hak cipta menggelar aksi damai di depan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6). Mengenakan kemeja dan kaus hitam sebagai simbol duka, mereka mengawal proses judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025 yang sedang diperiksa Majelis Hakim Agung.
Aksi berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB tanpa orasi maupun pengerahan massa besar. Peserta hanya membentangkan spanduk berisi pesan moral dan hukum, di antaranya “Hukum yang Sehat Pasti Bisa Mengoreksi Regulasi yang Menyimpang”, “Negara Harus Melindungi, Bukan Mengambil Alih Hak Pencipta”, serta “Tegakkan UU Hak Cipta, Koreksi Permenkum Nomor 27 Tahun 2025”.
“Sebagai pertanda duka kami,” ujar Rento Saky, salah seorang peserta aksi.
Melalui aksi tersebut, para pencipta berharap MA mengabulkan permohonan untuk menghentikan pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Para pemohon menilai sejumlah ketentuan dalam kedua regulasi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dalam UU Hak Cipta, fungsi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti diamanatkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, menurut para pemohon, melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, kewenangan tersebut dialihkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Ali Akbar, penanggung jawab aksi, menilai perubahan tata kelola itu berdampak langsung terhadap distribusi royalti para pencipta lagu. “Dampaknya sangat nyata, yaitu terganggunya tata kelola royalti yang telah dibangun selama puluhan tahun,” kata Ali.
Ia menyebut, sebelum perubahan mekanisme, para pencipta dapat menerima distribusi royalti tiga hingga lima kali dalam setahun. Setelah sistem baru diberlakukan, frekuensi maupun nilai royalti yang diterima disebut mengalami penurunan signifikan.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme penghimpunan dan distribusi royalti yang saat ini dijalankan,” ujarnya.
Para pelaku industri musik juga berharap MA memeriksa dan memutus perkara secara independen, objektif, serta berlandaskan hukum yang berlaku. “Kami ingin hak ekonomi para pencipta terlindungi,” tutur Ali Akbar, musisi yang dikenal banyak berkarya bersama God Bless.
Persoalan tata kelola royalti musik ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai fondasi keberlangsungan ekosistem musik nasional.
