Kebijakan pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Namun sebelum sebuah kebijakan dirumuskan dan dijalankan, ada tahap awal yang dinilai sangat krusial, yakni penyusunan agenda kebijakan pendidikan. Pada fase ini, isu-isu pendidikan dipilah untuk menentukan mana yang dianggap penting, mendesak, dan layak ditangani pemerintah.
Tahap penyusunan agenda kebijakan pendidikan merupakan proses awal dalam siklus kebijakan publik. Tujuannya menyeleksi dan menetapkan masalah-masalah pendidikan agar masuk dalam perhatian serius pemerintah dan para pemangku kepentingan. Tidak semua persoalan pendidikan otomatis menjadi kebijakan; hanya masalah yang dinilai strategis, berdampak luas, serta memperoleh dukungan politik dan sosial yang berpeluang masuk agenda.
Menurut Dunn (2003), agenda kebijakan adalah daftar isu atau masalah publik yang secara aktif dan serius dipertimbangkan para pembuat kebijakan. Dalam konteks pendidikan, agenda kebijakan mencerminkan prioritas pemerintah terhadap persoalan seperti pemerataan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, hingga tata kelola pendidikan.
Penyusunan agenda kebijakan pendidikan disebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis. Salah satu tahap yang menjadi titik awal adalah identifikasi masalah pendidikan. Pada tahap ini, berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dikenali, mulai dari rendahnya mutu pendidikan, ketimpangan akses antarwilayah, hingga minimnya sarana dan prasarana. Masalah-masalah tersebut dapat terungkap melalui hasil penelitian, laporan media, aspirasi masyarakat, maupun evaluasi kebijakan sebelumnya.
