Isu LGBT di ruang publik kerap memicu polarisasi tajam dan menyisakan ruang dialog yang terbatas. Di satu sisi, muncul tuntutan kebebasan berekspresi tanpa batas, sementara di sisi lain terdapat penegasan moralitas keagamaan yang kuat. Dalam konteks ini, Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) menyatakan dukungan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan menekankan bahwa menjaga batas moral agama tidak bertentangan dengan prinsip memuliakan kemanusiaan.
Dukungan PUI tersebut disampaikan oleh KH Nur Ihsan Zaidi, M.M. Menurut uraian sikap yang disampaikan, langkah itu diposisikan bukan sebagai ekspresi kebencian personal, melainkan sebagai upaya penjagaan struktural yang merujuk pada konsep Maqashid Syariah, yakni tujuan utama diturunkannya hukum Islam.
Dalam penjelasan yang dikaitkan dengan perspektif sosiologis dan teologis, PUI menyoroti tiga fondasi yang disebut sebagai benteng pertahanan peradaban. Pertama, Hifdz ad-Din atau menjaga agama, yang dimaknai sebagai penegasan batas moralitas berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah di tengah relativisme nilai. Kedua, Hifdz an-Nasl atau menjaga keturunan, yang ditekankan melalui perlindungan institusi keluarga sebagai ruang awal pembentukan karakter dan spiritualitas generasi. Ketiga, Hifdz al-‘Irdh atau menjaga kehormatan, yang dipahami sebagai upaya memastikan martabat sosial masyarakat berjalan dalam koridor etika.
PUI juga menilai bahwa tanpa batas moral yang jelas, sebuah bangsa berisiko kehilangan arah. Dalam kerangka itu, penguatan institusi keluarga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga generasi penerus dari krisis identitas spiritual.
Di sisi lain, KH Nur Ihsan Zaidi menegaskan batas penting dalam sikap resmi PUI: penolakan terhadap perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama tidak boleh berubah menjadi tindakan zalim kepada siapa pun. Ia menekankan bahwa amar ma’ruf nahi munkar semestinya tidak dijalankan dengan cara yang merusak kemanusiaan.
Pernyataan tersebut sekaligus menolak penggunaan perbedaan pandangan teologis sebagai pembenaran untuk tindakan penghinaan verbal di ruang publik, perundungan baik di dunia nyata maupun digital, serta diskriminasi fisik dan kekerasan yang melanggar hukum. Dalam pandangan yang disampaikan, pendekatan dakwah seharusnya berbasis hikmah dan mau’izhah hasanah, yakni kebijaksanaan dan nasihat yang baik.
Melalui sikap itu, PUI menekankan pentingnya menjaga moralitas tanpa meruntuhkan nilai kemanusiaan. Penegasan syariat, menurut PUI, dapat berjalan seiring dengan kehangatan sosial, dengan menjaga batas hukum tanpa melampaui batas adab. PUI menutup pesannya dengan pandangan bahwa masyarakat yang beriman, berakhlak, dan berkemajuan hanya dapat dibangun ketika penegakan nilai agama disertai akhlak yang menghadirkan rahmat bagi semesta.
