Realisasi pajak hiburan di Kota Malang menunjukkan tren positif hingga pertengahan Juni 2026. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat penerimaan pajak hiburan telah mencapai Rp 6,7 miliar atau sekitar 61 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp 11 miliar.
Dalam perbandingan antarpos pendapatan, Bapenda menyebut setoran pajak hiburan masih berada di bawah pajak reklame. Tahun ini, pajak reklame ditargetkan Rp 24 miliar dan sementara telah terealisasi 72 persen atau Rp 17 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Kota Malang, Sulthon, mengatakan festival atau konser musik menjadi salah satu penyumbang pajak hiburan. Ia menjelaskan, setiap pengunjung dikenai pajak hiburan sebesar 10 persen dari harga tiket.
Selain konser musik, Sulthon menyebut sejumlah kegiatan lain juga berkontribusi pada penerimaan pajak hiburan, seperti pameran seni dan event olahraga. Menurutnya, banyaknya event yang menarik turut mendorong peningkatan pendapatan dari pajak hiburan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi sektor lain.
Ia menambahkan, terdapat 211 badan usaha yang terdata sebagai wajib pajak hiburan di Kota Malang. Wajib pajak tersebut mencakup penyelenggara acara (event organizer) hingga tempat hiburan, seperti karaoke dan diskotek.
Dengan capaian hingga Juni, Bapenda menyatakan optimistis target penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 11 miliar pada 2026 dapat terpenuhi.
Di sisi lain, promotor Poliponi 2026, Radita Kus Hartono, menyampaikan bahwa acara yang digelar tahun ini tidak hanya berfokus pada konser musik. Poliponi disebut membawa misi untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif di Malang Raya. Dengan target 20 ribu penonton, penyelenggara meyakini berbagai sektor, termasuk perhotelan dan UMKM, akan merasakan dampak positif.
