Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66 pada 22 Juli 2026 menjadi momentum refleksi bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada keadilan. Sejalan dengan tema nasional “Jaksa Profesional, Berintegritas, dan Humanis dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan”, sejumlah kalangan menilai semangat reformasi perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang dirasakan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan akademisi hukum Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H., yang sedang menempuh Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ia juga berprofesi sebagai praktisi hukum dan Direktur Revolutionary Law Firm, serta disebut sebagai Koordinator KRPK, Koordinator FMR, dan Ketua Umum Ormas Ratu Adil.
Menurut Trijanto, peringatan HBA semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan menjadi ruang evaluasi terhadap kualitas penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Hari Bhakti Adhyaksa merupakan kesempatan bagi Kejaksaan untuk menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan benar-benar berjalan. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui keberanian menegakkan hukum secara adil, transparan, dan konsisten,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat kini semakin kritis mengawasi proses penegakan hukum. Karena itu, keberhasilan Kejaksaan, menurutnya, tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan juga dari kualitas penyelesaian perkara, dampaknya bagi kepentingan masyarakat, serta sejauh mana rasa keadilan benar-benar dirasakan. Trijanto juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Tri Krama Adhyaksa—Satya, Adhi, dan Wicaksana—dalam setiap proses penegakan hukum.
Penguatan pengawasan dan transparansi internal
Trijanto menyoroti reformasi internal Kejaksaan sebagai pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat. Ia menilai isu-isu yang pernah menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyimpangan yang menyeret nama oknum di lingkungan Kejaksaan Agung, semestinya menjadi momentum pembenahan institusi secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran etik maupun penyimpangan internal harus diproses secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia mendorong penguatan pengawasan internal melalui audit yang transparan, evaluasi menyeluruh, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. “Semakin terbuka proses pengawasan, semakin kuat pula legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat,” katanya.
Sorotan pada kasus surat palsu mengatasnamakan KPK
Selain reformasi internal, Trijanto kembali menyinggung persoalan beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan Bupati Blitar pada 2018. Ia menyebut publik masih mempertanyakan siapa pihak yang membuat dan menyebarkan surat tersebut. Trijanto juga mengingatkan bahwa KPK telah menegaskan surat itu bukan produk resmi lembaga antirasuah.
Dalam peristiwa tersebut, ia mengaku sempat menjalani proses hukum setelah mengunggah dan mempertanyakan keaslian surat yang beredar di media sosial. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pelajaran mengenai perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Ia berharap aparat penegak hukum tetap membuka ruang koordinasi apabila di kemudian hari terdapat peluang untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kemunculan surat palsu tersebut.
Pentingnya kepastian atas laporan masyarakat
Trijanto juga menyoroti transparansi penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan. Ia mengaku selama bertahun-tahun sejumlah laporan yang diajukan KRPK, FMR, maupun Ormas Ratu Adil terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, aset daerah, hingga pelayanan publik belum seluruhnya memberikan kepastian informasi mengenai perkembangan penanganannya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak memperoleh informasi mengenai status laporan yang telah disampaikan sesuai mekanisme hukum. Ia menilai komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dan pelapor dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. “Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Karena itu setiap laporan semestinya memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan proses hukumnya,” ujarnya.
Restorative justice dan digitalisasi layanan
Di sisi lain, Trijanto mengapresiasi berkembangnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Namun, ia mengingatkan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap para pencari keadilan.
Ia juga mendorong penguatan sistem digital dalam pelayanan Kejaksaan, termasuk pengembangan Case Management System (CMS) agar masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan perkara dengan lebih mudah, cepat, dan akuntabel. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun transparansi.
Lima agenda reformasi
Dalam refleksi HBA tersebut, Trijanto merumuskan lima agenda yang menurutnya patut menjadi perhatian Kejaksaan ke depan. Pertama, memperkuat integritas internal melalui pengawasan yang profesional dan akuntabel. Kedua, mendorong penyelesaian perkara-perkara strategis yang masih menjadi perhatian publik sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ketiga, meningkatkan transparansi dalam penerapan keadilan restoratif. Keempat, memperkuat komunikasi atas laporan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan. Kelima, mempercepat digitalisasi pelayanan hukum sekaligus menjaga independensi institusi dari berbagai kepentingan di luar penegakan hukum.
Ia berharap Hari Bhakti Adhyaksa menjadi titik penguatan komitmen reformasi kelembagaan, bukan sekadar peringatan tahunan. “Institusi penegak hukum akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila mampu menunjukkan integritas, profesionalisme, transparansi, serta keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itulah fondasi utama bagi terwujudnya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
