Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah, Drs. Tomi Marisi, M.Si., menghadiri kegiatan pendampingan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual sekaligus sosialisasi pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu, Senin (22/06/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, terutama terkait perlindungan karya intelektual serta kewajiban pembayaran royalti musik dan lagu yang digunakan dalam aktivitas usaha.
Dengan tema “Kepatuhan Pembayaran Royalti Musik/Lagu Bagi Pelaku Usaha di Wilayah Bengkulu”, acara ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan karya cipta di ruang publik komersial, seperti restoran, hotel, kafe, pusat perbelanjaan, hingga tempat hiburan.
Dalam sosialisasi itu, pelaku usaha diingatkan bahwa penggunaan musik tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun sanksi hukum.
Sejumlah pihak turut hadir, antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Provinsi Bengkulu Dr. Zulhairi, S.H., M.H., beserta jajaran, perwakilan instansi pemerintah terkait, serta pelaku usaha dari berbagai sektor di Provinsi Bengkulu. Kehadiran lintas unsur ini disebut mencerminkan sinergi untuk memperkuat ekosistem perlindungan kekayaan intelektual di daerah.
Dalam sambutannya, Zulhairi menegaskan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual dan kepatuhan pembayaran royalti merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan. Menurutnya, regulasi tersebut tidak semata menyangkut kewajiban administratif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap para pencipta karya.
“Langkah ini sangat penting dan strategis. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertib hukum, ini juga menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap hak para pencipta musik dan lagu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan diharapkan berdampak positif terhadap keberlanjutan industri kreatif, termasuk di wilayah Bengkulu.
Sementara itu, Tomi Marisi menyatakan dukungan terhadap langkah Kemenkumham dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Ia menilai edukasi dan pendampingan semacam ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di daerah.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sangat mendukung kegiatan ini. Harapannya, pelaku usaha semakin sadar pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual serta taat dalam pembayaran royalti. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga penghargaan terhadap karya anak bangsa,” kata Tomi.
Ia juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan kekayaan intelektual dinilai dapat membantu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, profesional, dan berdaya saing.
Usai sosialisasi dan pendampingan, agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (Raperda) serta rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada). Dalam forum teknis tersebut, peserta membahas draf regulasi terkait penguatan penegakan hukum kekayaan intelektual di tingkat daerah.
Pembahasan meliputi mekanisme pengawasan, penegakan sanksi bagi pelanggar, serta penguatan dasar hukum agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan tidak menimbulkan multitafsir.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha di Bengkulu, khususnya mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan kewajiban royalti musik, melalui sinergi pemerintah daerah, Kemenkumham, dan pelaku usaha.
