Pada awal Januari 2026, kegiatan pembersihan sebuah madrasah ibtidayah di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, dilakukan oleh relawan Kementerian Agama Kota Banda Aceh bersama tim Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kegiatan itu berlangsung ketika semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026 baru saja dimulai, di tengah kondisi sekolah yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

Di hari pembersihan tersebut, anak-anak tetap datang ke sekolah meski aktivitas belajar belum berjalan normal. Karena bakti sosial masih berlangsung untuk membersihkan sisa lumpur banjir, para siswa dipulangkan lebih awal.

Situasi pagi itu meninggalkan kesan tersendiri. Anak-anak yang baru melewati musibah tampak ceria dan tetap menjaga sopan santun. Saat berpapasan dengan relawan, mereka menyalami satu per satu. Gestur sederhana itu dipandang sebagai tanda harapan agar sekolah kembali hidup dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lagi.

Namun, tidak ada siswa yang mengenakan seragam sekolah sebagaimana biasanya. Kondisi tersebut bukan karena ketidakdisiplinan, melainkan akibat banjir yang merusak dan menghanyutkan perlengkapan sekolah mereka. Seragam, buku, dan tas menjadi bagian dari kehilangan yang kerap tidak tercatat. Meski demikian, ketiadaan seragam tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap datang ke sekolah, yang masih dipandang sebagai ruang penting dalam kehidupan mereka.

Kehadiran siswa, cara mereka berinteraksi, serta sikap yang tetap terjaga dalam situasi darurat dinilai mencerminkan proses konstruksi sosial yang berlangsung secara alami. Anak-anak tidak hanya menjadi penerima dampak bencana, tetapi juga ikut menjadi pelaku awal pemulihan kehidupan bersama melalui rutinitas sederhana: datang ke sekolah, menyapa guru dan relawan, serta tetap menjalani kebiasaan harian di tengah keterbatasan.

Pengalaman di Langkahan menggambarkan bahwa rekonstruksi sosial pascabencana tidak semata menyangkut perbaikan bangunan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial, rasa aman, dan kepercayaan bersama. Dalam konteks ini, sekolah menjadi ruang awal tempat kehidupan sosial yang sempat terputus mulai dirajut kembali.

Dalam banyak peristiwa bencana, perhatian publik dan kebijakan sering terpusat pada kerusakan fisik. Padahal, bencana juga memutus rutinitas sosial, mengganggu relasi antarwarga, dan meninggalkan dampak psikologis yang tidak selalu terlihat. Anak-anak termasuk kelompok paling terdampak karena kehilangan kepastian, keteraturan sehari-hari, dan ruang interaksi yang selama ini memberi rasa aman. Karena itu, kehadiran sekolah pascabencana dipandang memiliki arti yang melampaui fungsi akademik.

Di Langkahan, keteraturan mulai tampak dari hal-hal sederhana: anak-anak datang pada jam sekolah, bertemu guru meski hanya sebentar, dan berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan madrasah. Rutinitas tersebut membentuk kembali pola kehidupan sehari-hari dan memberi pesan bahwa kehidupan belum berhenti.

Rekonstruksi sosial melalui sekolah dapat dimaknai sebagai upaya memulihkan kehidupan bersama dengan menjadikan sekolah pusat aktivitas. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman yang meneguhkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian—nilai yang sejalan dengan tradisi masyarakat Aceh yang menempatkan pendidikan dan agama sebagai fondasi kehidupan sosial.

Pengalaman di Langkahan juga menunjukkan pemulihan sosial kerap dimulai dari hal-hal kecil, seperti sapaan guru kepada murid, canda ringan di tengah sisa lumpur banjir, serta kebiasaan berdoa bersama sebelum aktivitas dijalankan kembali. Praktik keseharian semacam itu membangun rasa normalitas baru yang penting bagi anak-anak, membantu mereka merasa diterima, dihargai, dan tidak sendirian menghadapi dampak bencana.

Selain itu, sekolah pascabencana berfungsi sebagai penghubung antara anak, keluarga, dan komunitas. Orang tua menaruh harapan pada sekolah sebagai penanda bahwa kebersamaan dapat kembali berjalan. Guru hadir sebagai figur dewasa yang konsisten, sementara sekolah menjadi ruang bertemunya berbagai unsur masyarakat.

Meski demikian, peran sosial sekolah pascabencana dinilai belum sepenuhnya mendapat perhatian memadai dalam praktik kebijakan. Penanganan sering berhenti pada rehabilitasi fisik bangunan, penggantian meja dan kursi, serta distribusi perlengkapan belajar, sementara dimensi sosial dan emosional anak kerap diposisikan sebagai urusan tambahan.

Ketika masa tanggap darurat berakhir dan sekolah kembali dibuka, luka sosial justru dapat mulai terlihat. Anak-anak yang mengalami bencana berulang disebut berisiko menghadapi kecemasan berkepanjangan, kesulitan berkonsentrasi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Jika dibiarkan, dampak tersebut tidak hanya memengaruhi prestasi belajar, tetapi juga kualitas hubungan sosial dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.

Sekolah dinilai memiliki modal sosial untuk menjawab tantangan itu, antara lain melalui kedekatan guru dengan murid, suasana belajar yang fleksibel, serta hubungan emosional yang terbangun dalam keseharian. Proses pemulihan ini mungkin tidak selalu tercatat dalam laporan administratif, namun dianggap dapat menentukan arah rekonstruksi sosial yang lebih nyata.

Lebih jauh, sekolah juga dapat berperan sebagai ruang pembelajaran kesadaran lingkungan dan risiko bencana. Pendidikan kebencanaan disebut tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan dalam aktivitas belajar sehari-hari melalui pengenalan lingkungan sekitar, diskusi sederhana tentang alam, serta praktik menjaga kebersihan dan keselamatan. Dengan pendekatan ini, sekolah berkontribusi pada pemulihan sekaligus membangun kesiapsiagaan kolektif sejak dini.

Besarnya peran sekolah dalam rekonstruksi sosial menuntut dukungan kebijakan yang lebih jelas. Pemerintah daerah didorong menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana, bukan semata sebagai objek rehabilitasi fisik, melainkan sebagai pusat pemulihan kehidupan sosial.

Keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, serta perangkat gampong atau mukim dipandang menjadi kunci agar sekolah benar-benar berfungsi sebagai ruang pemulihan bersama. Dalam konteks Aceh, kolaborasi ini sejalan dengan tradisi musyawarah dan semangat kebersamaan yang telah lama mengakar.

Dengan kerentanan Aceh terhadap bencana hidrometeorologi, pemulihan pascabencana dinilai perlu dimaknai lebih luas daripada sekadar kembali ke kondisi semula. Sekolah disebut perlu menjadi ruang untuk membangun tatanan sosial yang lebih adaptif, dengan menempatkan anak-anak sebagai subjek pembelajaran aktif yang memahami lingkungannya dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat.

Pengalaman di Langkahan memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak selalu berangkat dari proyek besar. Ia kerap bermula dari interaksi sederhana, rutinitas yang kembali dijalankan, dan kebersamaan yang tumbuh perlahan. Dalam keseharian itulah—anak-anak yang tetap datang ke sekolah, guru yang tetap membuka pintu kelas, dan sapaan yang menandai pagi—sekolah menjadi ruang awal tempat rekonstruksi sosial dijalani.