Tuduhan pelanggaran hak cipta yang dilontarkan artis Le Giang terhadap video musik (MV) “Come My Way” milik penyanyi Son Tung M-TP memicu perdebatan luas dalam beberapa hari terakhir. Le Giang menilai situs bersejarah yang ditampilkan dalam MV tersebut memiliki banyak kemiripan dengan karyanya yang dikenal berjudul Vestige of the Land (2017).
Dalam penjelasan yang beredar dari pihak terkait, produksi MV “Come My Way” disebut melibatkan beberapa lapis pihak. Son Tung M-TP melalui M-TP Talent Joint Stock Company (M-TP Talent) disebut menyewa Antiantiart untuk memproduksi MV. Selanjutnya, Antiantiart menyewa tim Microwave Soups untuk menangani arahan artistik dan desain set.
Pernyataan resmi Antiantiart dan tim Son Tung M-TP berulang kali menekankan bahwa Antiantiart menjalankan proses produksi secara proaktif dan mengambil keputusan secara independen, sementara M-TP Talent disebut “hanya pengguna layanan”. Antiantiart juga menyatakan terdapat informasi dan pernyataan yang menyalahkan M-TP Talent dan Son Tung M-TP yang dinilai tidak mencerminkan proses proyek serta peran dan tanggung jawab para pihak secara akurat.
Di sisi lain, sebuah halaman penggemar M-TP Entertainment turut membagikan dokumen tersebut dan menyatakan posisinya sebagai pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyebut mengakui informasi resmi dan upaya penyelesaian dari Antiantiart, serta memantau pertukaran dan kerja sama antar pihak untuk mengklarifikasi persoalan.
Meski demikian, penentuan apakah Son Tung M-TP dapat dianggap tidak bersalah dinilai tidak bisa disimpulkan secara sederhana. Dalam wawancara dengan VietNamNet, pengacara Hoang Ha dari Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh menyatakan perkara perlu dilihat hati-hati berdasarkan peran nyata sang penyanyi dalam proyek.
Menurutnya, tanggung jawab utama umumnya berada pada organisasi atau individu yang mendesain, menyalin, mengatur adegan, serta memproduksi MV, termasuk entitas yang memiliki, merilis, dan mengeksploitasi MV secara komersial. Jika Son Tung M-TP hanya berperan sebagai penampil, tidak terlibat dalam pemilihan lokasi, desain artistik, atau produksi gambar, serta bukan pemilik atau pihak yang mengeksploitasi MV, maka ia tidak dapat otomatis dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta.
Namun, apabila Son Tung M-TP atau badan hukum yang terkait dengannya merupakan pemilik MV, produser, pihak yang memesan produksi, pihak yang menyetujui produk akhir, atau pihak yang menikmati pendapatan dari MV, maka tanggung jawab dapat timbul dalam kapasitas sebagai subjek yang menggunakan karya tersebut.
Hoang Ha merujuk pada Pasal 19, 20, dan 28 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual 2005 yang telah diubah dan ditambah pada 2025. Dalam ketentuan itu, menyalin, membuat karya turunan, menggunakan, atau menyebarluaskan suatu karya kepada publik tanpa izin pemilik hak cipta dapat dinilai sebagai pelanggaran. Ia juga menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 17/2023/ND-CP yang mengatur pertimbangan pelanggaran berdasarkan perbandingan ekspresi kreatif karya asli dengan produk yang diduga melanggar.
Terkait sanksi, pihak yang terbukti melanggar dapat diwajibkan meminta maaf, mengoreksi informasi, menghentikan penggunaan atau menghapus konten yang melanggar, maupun memberikan kompensasi melalui mekanisme perdata. Secara administratif, Keputusan 341/2025/ND-CP mengatur sanksi pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Sementara untuk pelanggaran yang disengaja dalam skala komersial dan memenuhi ambang batas tertentu, Pasal 225 KUHP 2015 dapat dipertimbangkan.
Karena itu, poin kunci yang perlu diklarifikasi dalam kasus ini adalah apakah Son Tung M-TP hanya berperan sebagai penyanyi, atau juga bertindak sebagai produser, pemilik, pemberi persetujuan, dan pihak yang mengeksploitasi MV. Hoang Ha menilai tuduhan tidak tepat dilontarkan tanpa dokumen kontrak dan bukti mengenai peran spesifik pihak-pihak yang terlibat.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak menggunakan label seperti “korban” atau “kaki tangan” sebagaimana ramai di media sosial. Menurutnya, hukum tidak mendasarkan kesimpulan pada popularitas, sentimen publik, atau tekanan, melainkan pada peran konkret dalam produksi, kepemilikan, serta eksploitasi karya.
Dalam konteks industri hiburan yang kian profesional, Hoang Ha menilai situasi serupa berpotensi semakin sering terjadi, terutama pada proyek berskala besar yang melibatkan banyak pihak dan rantai subkontrak. Ia menekankan pemilik proyek tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kepercayaan atau reputasi kontraktor, melainkan perlu merancang kontrak ketat dan proses pengendalian hak cipta sejak awal.
Ia menyarankan agar kontrak dengan perusahaan produksi memuat klausul “hak penuh”, yakni seluruh desain, latar, gambar, musik, properti, grafis, dan materi artistik harus dibuat secara legal atau sudah dilisensikan, dibeli, maupun dialihkan sepenuhnya. Dalam skema subkontrak, perusahaan produksi tetap bertanggung jawab penuh kepada pemilik proyek.
Selain itu, kontrak perlu melarang atau mengatur perekrutan subkontraktor, termasuk kewajiban kontrak tertulis di setiap tingkat subkontrak yang menjamin hak cipta, hak terkait, tanggung jawab kompensasi, serta dokumentasi asal-usul kreatif. Hoang Ha menegaskan rantai “sewa-dari-sewa” tidak boleh menjadi ruang untuk mengalihkan tanggung jawab.
Ia juga menyarankan agar sebelum rilis, pemilik proyek meminta berkas hukum lengkap, termasuk lembar konsep, sketsa, file desain, kontrak dengan desainer, lisensi penggunaan karya, serta komitmen tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Menurutnya, pemilik proyek mungkin tidak mengontrol setiap tindakan kreatif subkontraktor, tetapi harus mengontrol kontrak, catatan hak dan tanggung jawab, serta mekanisme kompensasi guna meminimalkan risiko.
