Selama beberapa dekade, sektor seni pertunjukan di Vietnam bertumpu pada model “dukungan negara”, di mana pemerintah berperan besar mulai dari investasi infrastruktur, pembayaran gaji, penyediaan dana produksi, hingga pengarahan aktivitas. Skema ini dinilai membangun fondasi kuat bagi pelestarian seni tradisional, pembentukan komunitas seni profesional, serta penetapan standar seni nasional.
Namun, seiring perubahan sosial-ekonomi yang signifikan, model subsidi bertahap memperlihatkan keterbatasan. Ketergantungan pada anggaran dan mekanisme alokasi administratif disebut mengurangi dinamika organisasi. Dalam praktiknya, sebagian kelompok seni dinilai lambat merespons kebutuhan publik yang semakin beragam, motivasi kreatif melemah, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya belum memenuhi harapan.
Dalam konteks itu, peralihan menuju mekanisme otonom dipandang sebagai langkah reformasi yang tak terhindarkan agar unit seni dapat berinovasi. Upaya penyempurnaan hukum di bidang budaya dan masyarakat juga disebut berkontribusi pada pembaruan institusi serta pembangunan budaya Vietnam yang maju dan kaya identitas nasional, termasuk penguatan kerangka kelembagaan bagi pengembangan industri budaya.
Meski begitu, perubahan model ini dipandang bukan semata persoalan ekonomi. Wakil Direktur Institut Kebudayaan, Seni, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam, Dr. Hoang Thi Binh, menegaskan bahwa otonomi di bidang seni tidak dapat dipahami hanya sebagai kemandirian finansial. Menurutnya, seni tidak bergerak semata dengan logika produksi-konsumsi, dan nilai pertunjukan maupun kelompok seni tidak bisa diukur hanya dari pendapatan, melainkan juga dari nilai budaya, estetika, dan sosial yang dihasilkan.
Pandangan tersebut memunculkan pertanyaan strategis dalam penerapan otonomi: bagaimana menyelaraskan misi publik seni dengan tekanan pasar, sejauh mana dan dengan instrumen apa negara perlu campur tangan, serta model otonomi seperti apa yang sesuai untuk seni tradisional, seni tinggi, dan seni populer. Dalam diskusi lokakarya, sejumlah pemaparan menyoroti kebutuhan untuk menjaga nilai inti seni sambil tetap menghadapi tuntutan keuangan.
Kesenjangan antara teori dan praktik juga disorot, terutama pada bentuk seni populer seperti sirkus dan pertunjukan varietas. Meski memiliki keunggulan visual dan kemampuan untuk melakukan tur, organisasi-organisasi ini disebut masih kesulitan mengomersialkan produk secara profesional.
Direktur Teater Sirkus dan Seni Pertunjukan Hanoi, Master Bui The Anh, menyatakan bahwa pengembangan pertunjukan komersial jangka panjang belum dijalankan secara sistematis. Ia menyebut kendala utama antara lain minimnya sumber daya untuk investasi awal, kurangnya pengalaman dalam mengembangkan produk seni berorientasi pasar, serta belum adanya mekanisme insentif yang cukup kuat untuk mendorong organisasi berani berinovasi.
Selain tantangan internal, kemampuan pengorganisasian pasar, pemasaran, dan pengembangan audiens dari organisasi seni juga dinilai masih lemah. Banyak unit disebut belum memiliki departemen khusus untuk pemasaran seni, penjualan tiket, dan hubungan audiens. Promosi program kerap berlangsung spontan, kurang strategi jangka panjang, dan belum memanfaatkan platform media modern secara efektif.
Situasi tersebut dinilai dapat menyulitkan kelompok seni pertunjukan untuk mandiri apabila dukungan negara berkurang secara bertahap tanpa peta jalan yang memperkuat kapasitas manajemen mereka.
Untuk mengatasi hambatan itu, lokakarya yang membahas mekanisme otonomi kelompok kesenian mendorong pencarian kerangka kelembagaan baru, dengan menekankan bahwa otonomi keuangan perlu berjalan seiring dengan otonomi personel dan akademik. Dalam pembahasannya, lokakarya juga mengacu pada kebijakan makroekonomi, termasuk Resolusi No. 71/NQ-CP, sebagai rujukan bagi pelatihan seni khusus dan lembaga seni pertunjukan.
Rektor Dong Nai College of Decorative Arts, Dr. Truong Duc Cuong, menilai Resolusi No. 71/NQ-CP menjadi titik balik dalam pemikiran manajemen pendidikan, termasuk pendidikan vokasional. Ia menyebut resolusi tersebut memperluas konsep otonomi dari yang sebelumnya lebih menekankan aspek keuangan menjadi “otonomi komprehensif” yang mencakup struktur organisasi, personel, akademik, dan keuangan.
Pendekatan itu disebut membentuk keseimbangan baru antara otonomi dan akuntabilitas. Dalam kerangka pembangunan, negara dipandang tidak “meninggalkan” lembaga, melainkan beralih ke peran yang lebih konstruktif dan sebagai penjamin. Melalui instrumen seperti pemberian tugas, penugasan, dan pendanaan dasar, negara mendukung lembaga pendidikan vokasional di bidang khusus agar tetap dapat menjalankan misi pelestarian dan promosi nilai budaya serta olahraga bangsa.
Lokakarya juga menekankan bahwa perbaikan kerangka kelembagaan perlu diimbangi transformasi internal kelompok seni dalam kapasitas manajemen. Otonomi menuntut para pemimpin unit tidak hanya memiliki jiwa seniman, tetapi juga pola pikir manajer modern. Perluasan akses publik, diversifikasi produk artistik, dan penerapan teknologi dalam manajemen disebut menjadi syarat penting untuk bertahan dalam kondisi baru.
Dengan tujuan membangun “ekosistem kreatif berkelanjutan” yang memungkinkan negara, pasar, dan masyarakat hidup berdampingan, lokakarya diharapkan dapat memberikan landasan argumentasi bagi lembaga terkait untuk meninjau dan menyesuaikan kebijakan. Pada akhirnya, penyempurnaan otonomi kelembagaan seni dipandang sebagai proses panjang dan kompleks, dengan harapan otonomi dapat memperluas ruang kreativitas, meningkatkan layanan kepada publik, serta memastikan nilai budaya nasional tetap lestari dan relevan.
