Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan beserta aturan turunannya. APKLI-P menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu ekosistem ekonomi pertembakauan di Indonesia dan mendesak Presiden Prabowo memanggil Menteri Kesehatan serta lembaga negara terkait agar rancangan peraturan turunan PP 28/2024 tidak diundangkan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, dalam acara “Pernyataan Sikap Mata Rantai Pertembakauan Indonesia Terhadap PP 28/2024 dan Turunannya” yang digelar di Kantor APINDO, Gedung Permata Jakarta, Rabu (23/7/2026).
Ali Mahsun, yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), menyebut tembakau dari sekitar 3,5 juta petani di Indonesia sebanyak 99% diserap industri rokok. Ia juga menyampaikan bahwa 97% produksi cengkeh dari sekitar 1,5 juta petani digunakan untuk rokok.
Menurutnya, pembatasan kadar nikotin dan tar yang diatur dalam PP 28/2024 dan turunannya dinilai sulit dipenuhi petani dalam negeri. Ia mempertanyakan arah kebijakan tersebut dan menyatakan kekhawatiran bahwa pembatasan itu dapat membuka keran impor tembakau dan cengkeh secara luas, yang berisiko membuat petani tembakau dan cengkeh kolaps.
APKLI-P juga menyampaikan dugaan bahwa terdapat “agenda asing” yang ingin melemahkan ekosistem ekonomi pertembakauan dari hulu hingga hilir, yang disebut menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ali Mahsun menyinggung kontribusi penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok yang ia sebut mencapai Rp 300 triliun per tahun atau sekitar 10% dari total penerimaan negara.
Dalam pernyataannya, Ali Mahsun meminta Presiden Prabowo segera memanggil Menteri Kesehatan serta lembaga negara terkait. Ia menilai langkah itu penting mengingat kondisi tekanan fiskal yang masih berat, penurunan omzet ekonomi rakyat, adanya kasus-kasus korupsi besar, serta gejolak geoekonomi global yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia.
Ia juga menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan penghidupan puluhan juta rakyat. Menurutnya, jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan, terdapat risiko gejolak sosial yang ujungnya sulit dikendalikan.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, dan dipandu Wasekum APINDO Angga Bunawan. Sejumlah pimpinan asosiasi turut menyampaikan paparan, di antaranya Ketua Umum GAPPRI Hendry Najoan, Ketua Umum AMTI Edy Sutopo, Ketua GAPRINDO Eka NT, Ketua APCI Heru Wardhana, Sekjen APPSI Mujib, Sekjen APTI Muhdi, serta perwakilan dari FSP-RTMM-SPSI dan APRINDO.
