Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menetapkan tarif nol rupiah untuk pencatatan hak cipta lagu dan musik. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026.
Sebelumnya, pencatatan lagu dikenai tarif Rp200 ribu. DJKI menyebut pembebasan biaya tersebut sebagai kebijakan afirmatif pemerintah untuk memperkuat tata kelola royalti musik, seiring pembangunan Pusat Data Lagu dan Musik nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan kebijakan pencatatan gratis ditujukan untuk memperkuat ekosistem musik nasional secara berkelanjutan. Menurutnya, pembebasan tarif merupakan investasi negara untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap.
Hermansyah menilai semakin banyak karya yang tercatat, semakin kuat perlindungan hak cipta serta tata kelola royalti nasional. Ia menyebut kebijakan ini mendukung distribusi royalti yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi para pemegang hak.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menyebut pencatatan gratis sebagai kabar baik bagi pelaku seni, terutama musisi lokal yang ingin melindungi karya mereka, dalam keterangan pada Rabu, 22 Juli 2026.
Argap mengajak para pencipta untuk segera mencatatkan karya melalui layanan DJKI guna memperoleh perlindungan hukum. Ia juga menyatakan Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap memberikan pendampingan secara gratis apabila pemohon mengalami kendala.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin menjelaskan pencatatan dilakukan secara elektronik melalui layanan POP HC milik DJKI. Ia menyebut perkiraan jumlah karya lagu mencapai sekitar tujuh juta, namun yang tercatat dalam Pusat Data Lagu dan Musik baru sekitar 26 ribu.
Pemerintah berharap kebijakan ini dimanfaatkan lebih luas oleh pencipta, musisi, dan pemegang hak terkait. Data pencatatan tersebut juga akan diintegrasikan dengan sistem Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mendukung penyaluran royalti yang lebih tepat sasaran.
