Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja yang dinilai positif. Sepanjang tahun tersebut, ATR/BPN meraih berbagai penghargaan dari sejumlah lembaga nasional sebagai pengakuan atas peningkatan pelayanan publik, percepatan Reforma Agraria, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut deretan penghargaan itu mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program kerja dan inovasi yang dijalankan kementeriannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pertama tahun 2026 di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

“Selain capaian internal, kita juga memperoleh berbagai penghargaan dari kementerian dan lembaga lain. Ini menjadi indikator bahwa program dan inovasi yang dijalankan ATR/BPN berada di jalur yang tepat,” ujar Dalu Agung.

Sejumlah penghargaan yang diraih antara lain Finalis Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 dari Kementerian PAN-RB, CNN Awards 2025 kategori Rural Development & Regional Equity, serta predikat Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat.

Selain itu, ATR/BPN juga dinobatkan sebagai Popular Government Institutions 2025 oleh The Iconomics dan menerima apresiasi pengelolaan komunikasi publik digital dari GPR Institute.

Di bidang tata kelola dan pengelolaan aset negara, ATR/BPN meraih Juara III Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian, Juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia atas percepatan sertipikasi tanah wakaf.

Penghargaan lain yang diterima mencakup apresiasi pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik paling masif dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), peringkat pertama pengguna Cash Management System (CMS), kualifikasi CORPU Berdampak dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, hingga penghargaan Inovasi Teknologi dan Layanan Publik dari BeritaSatu.

Dalu Agung menegaskan, capaian tersebut tidak berhenti sebagai prestasi administratif, melainkan harus menjadi pemacu peningkatan kinerja pada tahun 2026. “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelayanan publik, mempercepat penyelesaian berkas pertanahan, dan menghadirkan inovasi yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Rapim tersebut dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Kegiatan diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama secara luring, serta kepala kantor wilayah BPN se-Indonesia secara daring.

Menurut keterangan dalam rapat, momentum Rapim dimanfaatkan untuk menyelaraskan strategi kerja, memastikan program digitalisasi pertanahan berjalan optimal, serta memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan modal capaian sepanjang 2025, ATR/BPN menargetkan kinerja yang lebih progresif dan responsif pada 2026.