MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar untuk mendukung penyediaan data yang akurat dan berkualitas. Kerja sama ini diarahkan antara lain untuk pengendalian inflasi daerah serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, menerima audiensi BPS Kabupaten Banjar di ruang kerja Sekda, Kantor Bupati Banjar, Senin (10/3/2026) pagi.
Kepala BPS Kabupaten Banjar, Roy Suryanto, menjelaskan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah agenda strategis BPS yang akan dijalankan sepanjang 2026. Salah satu agenda utama adalah Sensus Ekonomi Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026.
Menurut Roy, sensus ekonomi merupakan kegiatan berskala nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk di daerah. “Pada tahun 2026 BPS memiliki tiga agenda besar. Pertama adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Kegiatan ini sangat penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi, termasuk pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Selain sensus ekonomi, BPS juga memaparkan rencana penguatan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah. Penguatan ini ditujukan agar data dari masing-masing perangkat daerah dapat terintegrasi dan memiliki standar yang sama.
Agenda lainnya adalah kolaborasi penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Roy berharap dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar agar berbagai agenda tersebut dapat berjalan optimal. “Kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya seluruh SKPD, agar pelaksanaan sensus ekonomi dan penguatan data sosial ekonomi nasional dapat berjalan optimal,” katanya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ikhwansyah menyampaikan apresiasi atas upaya BPS dalam menyediakan data statistik yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Ia menilai data yang valid dan terintegrasi penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian inflasi, serta penyusunan program yang tepat sasaran bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik berbagai agenda yang disampaikan BPS, khususnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan penguatan data sosial ekonomi nasional. Pemkab Banjar tentu siap mendukung dan berkolaborasi agar kegiatan tersebut berjalan sukses,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dengan BPS, terutama dalam penguatan statistik sektoral serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. “Data yang akurat merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Karena itu kami mendorong seluruh SKPD untuk terus meningkatkan koordinasi dengan BPS agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tutupnya.
